Kemenko PMK Ajak Masyarakat Terlibat Aktif Cegah dan Atasi TPPO

0
16

Sukabumi (29/03)— Maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia memang cukup memprihatinkan dan perlu penanganan cepat dari pemerintah. Untuk itu, Kemenko PMK akan terus mengawal upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang menimpa para korban, yang mayoritas adalah para TKW yang bekerja di kawasan Timur Tengah, utamanya di Arab Saudi. Siapapun yang terlibat, baik individu, oknum maupun perusahaan akan dijerat dengan pasal-pasal dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Demikian dijelaskan oleh Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, saat ditemui awak media usai memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Buku Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban TPPO, Buku Saku untuk Identifikasi dan Panduan Penyediaan Layanan Korban TPPO, serta 13 Peraturan Desa tentang Perlindungan Masyarakat Desa dari Korban dan Bahaya TPPO di Hotel Pangrango, Sukabumi.

Sujatmiko sangat mengapresiasi peran IOM (International Organization for Migration) dan INL (International Narcotics and Law enforcement) atas diluncurkannya tiga dokumen penting ini, sebagai panduan untuk pencegahan dan penanganan TPPO khususnya di Kab Sukabumi, Jawa Barat. “Saya harap masyarakat juga dapat berperan aktif melaporkan kasus dugaan TPPO melalui telpon hotline BNP2TKI

di nomor: 0-800-1000 atau via SMS ke 7266,” lanjutnya lagi. Sejak Juli 2015 lalu, ungkap Sujatmiko, Pemerintah telah menutup jalur pengiriman TKI di sektor non formal (PLRT) di 19 negara Timur Tengah. Namun kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat pengiriman PLRT ke wilayah-wilayah itu.

Fakta ini menunjukkan bahwa para PLRT pergi secara illegal dan biasanya dilakukan oleh para mafia demi keuntungan finansial. Selama periode tahun 2007-2015, sedikitnya terdapat 567 orang korban TPPO di Kabupaten Sukabumi. Mereka mengalami eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, pengantin pesanan, kawin kontrak, dan lain-lain. Sujatmiko mengharapkan dengan diluncurkannya tiga dokumen di atas, pencegahan dan penanganan TPPO akan lebih optimal.  Turut memberikan sambutan pada acara ini diantaranya Wakil Kepala Misi IOM di Jakarta, George Gigauri, dan Wakil Bupati Sukabumi, Adji Sardjono. Hadir dalam kesempatan ini, sekitar 200 peserta dari perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, SKPD terkait, anggota Satgas TPPO serta perwakilan masyarakat dari 13 Desa di Kabupaten Sukabumi. 

Tinjau Program Pemberdayaan TKW Purna Tugas

Usai membuka acara peluncuran buku tentang TPPO, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, melakukan peninjauan usaha ternak lele program pemberdayaan mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Kawungluwuk Caringin Kec. Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat.

Program ini merupakan binaan International Organization For Migration (IOM) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang diikuti sebanyak sepuluh orang mantan TKW Indonesia. Para TKW ini diberi keterampilan dan pendampingan untuk usaha ternak lele mulai dari proses pembibitan, pemberian makanan, cara perawatan, hingga pemasaran hasil panen. Pada kesempatan ini, Sujatmiko memberikan motivasi dan dukungannya kepada pelaku usaha agar usahanya dapat semakin berkembang. “Semoga usaha ini nantinya dapat terus berkembang lagi dengan baik dengan menambah jumlah kolam ternak lele dan memperluas jangkauan pemasaran,” ujar Sujatmiko.

Lebih lanjut, program ini akan dikembangkan dengan usaha olahan abon lele atau produk akhir lainnya agar memiliki nilai tambah yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Sujatmiko juga mengharapkan agar pihak IOM dapat ikut terus mengawal program ini dan memberikan permodalan dan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut.  Turut mendampingi dalam peninjauan ini perwakilan dari IOM, SBMI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Sukabumi. (sumber: Kedep VI Kemenko PMK)

Sumber: https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenko-pmk-ajak-masyarakat-terlibat-aktif-cegah-dan-atasi-tppo