Kemenko PMK Adakan Rakor Tingkat Lanjut Optimalisasi LPDP

0
17

Rabu (12/04) – Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Agus Sartono, mengadakan Rakor Tingkat Lanjut terkait Optimalisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hadir dalam rapat Deputi Bidang Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat Bambang Widianto, Direktur Dana Kegiatan Pendidikan Abdul Kahar, dan sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.

Dalam paparan Agus Sartono menegaskan bahwa rapat hari ini membahas tindak lanjut hasil Ratas dengan Presiden tanggal 7 Februari 2017 terkait Optimalisasi LPDP, payung hukum agar mendukung optimalisasi LPDP, yang mencakup unsur Dewan Penyantun, fokus pemanfaatan beasiswa, pemerataan dalam pemberian beasiswa, dan ketentuan ikatan dinas bagi penerima beasiswa LPDP agar setelah selesai studi bisa mendukung program pemerintah dalam menciptakan kemandirian IPTEK dan perekonomian nasional, serta menentukan rencana tindak lanjut dalam penyusunan payung hukum dimaksud.

Payung hukum kelembagaan LPDP saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.01/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 21 Februari 2017. Isi surat tersebut mengusulkan peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 7 April 2017 telah berkirim surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Isinya terkait dengan usulan untuk penguatan kelembagaan LPDP sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Ratas tanggal 7 Februari 2017. Penguatan tersebut mencakup pembuatan payung hukum yang lebih tinggi dan pembentukan Dewan Penyantun.

Salah satu langkah yang dilakukan LPDP dalam restrukturisasi organisasinya, yaitu dengan menambahkan 1 direktorat baru, yakni Direktorat Investasi, yang bertugas mengelola dana abadi yang berasal dari APBN untuk diinvestasikan dalam berbagai bentuk, seperti surat utang negara, obligasi BUMN, dan deposito.

Untuk program Beasiswa LPDP dibagi menjadi 2, yaitu beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri, dengan komposisi 60%-nya merupakan beasiswa dalam negeri dan 40%-nya beasiswa luar negeri. Penerima beasiswa LPDP terbagi ke dalam 3 sektor, yakni PNS, pekerja di sektor swasta, dan masyarakat umum.

Agus Sartono berharap jumlah beasiswa dalam negeri jumlahnya lebih besar daripada jumlah beasiswa luar negeri, sehingga setiap beasiswa yang diberikan LPDP kepada mahasiswa dalam negeri akan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga dapat membantu pembangunan atau peningkatan fasilitas kampus. Dirinya juga berharap, hal tersebut dapat meningkatkan publikasi kampus dan dosen dalam negeri.

Sementara itu, Abdul Kahar dalam paparanya mengungkapkan bahwa selama ini penerima beasiswa mayoritas berasal dari Pulau Jawa yang mencapi 93 persen dari total penerima beasiswa LPDP. Ke depan, LPDP akan melakukan afirmasi ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar), mahasiswa penerima bidik misi, mahasiswa yang secara akademik tidak menonjol namun sering mendapat penghargaan dalam bidang olahraga/musik/seni, serta para pelajar yang selama ini kuliah di luar negeri tapi tidak mendapat beasiswa. Sehingga, seluruh rakyat Indonesia memiliki akses yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

Terkait dengan payung hukum, saat ini PP sedang disusun Kementerian Kuangan bersama dengan kementerian lain yang terkait pendidikan. Minggu depan, rapat lanjutan bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lain akan kembali digelar. (olv)

Sumber: https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenko-pmk-adakan-rakor-tingkat-lanjut-optimalisasi-lpdp