[Berita EITI] – Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola Perdagangan Komoditas Migas

0
3

[Berita EITI] – Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola Perdagangan Komoditas MigasKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIFGedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonominan, Lt 4Jl. Medan Merdeka Barat No.7Jakarta 1010 – Indonesia(T): +62-21-34832642 (F): +62-21-34832658Email: sekretariat@eiti.ekon.go.id

“Penyelesaian laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Selain mendapatkan rekomendasi perbaikan tata kelola di sektor migas, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menentukanarah dari standar transparansi sektor migas di tingkat global” — Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

SIARAN PERS

*Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola Perdagangan Komoditas Migas*

Jakarta, 20Juli2018 – Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Forum Perdagangan Komoditas Migas di Hotel Borobudur, Jakarta. Keterbukaan informasi di sektor migas, merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),

dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

Transparansi perdagangan migas didasarkan pada banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN)di banyak negara, yang memegang peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik(in kind)ini, dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham, lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik.

 

Indonesia telah mempublikasikan laporan transparansi perdagangan komoditas migas di awal tahun 2018. Indonesia menjadi negara pertama dari 51 negara anggota EITI, yang telah mempublikasikan laporan tersebut. Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola di sektor migas. Penyelesaian laporan dilakukan setelah melalui sejumlah diskusi oleh Tim Pelaksana EITI, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil.

“Penyelesaian laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Selain mendapatkan rekomendasi perbaikan tata kelola di sektor migas,

Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menentukan arah dari standar transparansi sektor migas di tingkat global” kata Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Salah satu rekomendasi dalam laporan adalah transparansi data impor dan perdagangan domestik yang mencakup sebagian besar dari total perdagangan komoditas sektor migas. Selain itu, diperlukan penyusunan semua prosedur terkait penetapan Harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), seperti panduan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga.

“Salah satu hal dalam pelaksanaan transparansi ini, yaitu untuk memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga minyak dan gas, sehingga nantinya akan dapat ditemui harga yang adil bagi industri maupun masyarakat” tambah Bastian.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:Doni ErlanggaSekretariat EITI IndonesiaTelp: 083899159719

CATATAN EDITORIA

Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. EITI menetapkan standar internasional bagi pelaku usaha untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan dan bagi pemerintah untuk membuka angka penerimaan negara.

EITI adalah sebuah koalisi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat Sipil, Penanam Modal dan Organisasi Internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam satu Dewan Internasional (EITI International Board).

Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, pelaksanaan EITI berada dibawah tanggung jawab Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang memimpin Tim Pengarah Transparansi dan dijalankan oleh sebuah Tim Pelaksana Transparansi yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, masyarakat sipil dan industri, dan diketuai oleh Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sekretariat EITI Indonesia merupakan suatu lembaga di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang diketuai oleh Asisten Deputi III Menko Perekonomian,untuk melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan transparansi penerimaan industri ekstraktif.

Standar EITI telah dilaksanakan di 51 negara di dunia. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memperoleh status compliance atau patuh standar transparansi.

Laporan-laporan EITI, Siaran Pers, data serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan EITI dapat dilihat di:

a. Situs EITI Indonesia: http://eiti.ekon.go.id/

b. Situs EITI International: http://www.eiti.org/

Sumber: https://ekon.go.id/berita/view/berita-eiti–transparansi.4112.html