Dukung Pelaksanaan Birokrasi Bebas Korupsi, BKN gandeng KPK gelar Bimtek E-LHKPN

0
2

Dukung Pelaksanaan Birokrasi Bebas Korupsi, BKN gandeng KPK gelar Bimtek E-LHKPNJakarta- Humas BKN, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme mengamanahkan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. Guna menjalankan amanat tersebut serta mengingat laporan yang harus disampaikan secara periodik setiap satu tahun sekali, Biro Kepegawaian BKN bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Registration dan E-Filling Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kantor BKN Pusat pada Kamis (30/08/2018).

(Foto: mk)

“Regulasi seperti mekanisme pelaporan dan waktu penyampaian harus diatur berdasarkan peraturan internal yang tentunya merujuk pada peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara Negara” — Jeji

Kegiatan Bimtek tersebut diikuti oleh 43 peserta yang berasal dari lingkungan kerja Kantor Regional BKN seluruh Indonesia dan perwakilan Kantor BKN Pusat. LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk menghadirkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya.

Jeji Azizi, selaku perwakilan dari KPK yang dalam hal ini menjadi Narasumber Pelaksanaan Bimtek. (Foto: mk)

Jeji Azizi, selaku perwakilan dari KPK yang dalam hal ini menjadi Narasumber Pelaksanaan Bimtek mengungkapkan bahwa setiap instansi harus menyumbangkan regulasi terkait LHKPN di lingkungan kerja masing-masing. “Regulasi seperti mekanisme pelaporan dan waktu penyampaian harus diatur berdasarkan peraturan internal yang tentunya merujuk pada peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara Negara,” ungkap Jeji.

Lebih lanjut, Jeji menjelaskan bahwa E-LHKPN saat ini sangat bergantung pada Admin pelaksana pelaporan. Penyelenggara Negara tidak dapat langsung melapor jika sebelumnya admin pada E-LHKPN belum mengaktifkan nama pejabat bersangkutan dalam aplikasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian BKN, Partini mengimbau kepada peserta agar dapat mengikuti Bimtek secara seksama hingga akhir kegiatan sehingga memahani bagaimana mekanisme operasional kedua aplikasi tersebut. “Setelah Bimtek selesai, peserta yang selanjutnya akan menjadi admin, diharapkan mampu mengelola LHKPN pada unit kerja masing-masing dan tidak mengalami kendala berarti dalam penerapannya,” pungkas partini. iin

Sumber: http://www.bkn.go.id/berita/dukung-pelaksanaan-birokrasi-bebas-korupsi-bkn-gandeng-kpk-gelar-bimtek-e-lhkpn