Jonan Teken Aturan Biodiesel, Badan Usaha BBM Wajib Gunakan B20

0
1

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Ignasius Jonan baru saja meneken beberapa regulasi yang mengatur tentang

“Kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada BU BBM dan BU BBN atas penandatangan kontrak ini. Ini adalah arahan Presiden Jokowi untuk memperluas penggunaan B20” — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto

Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka

Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Regulasi tersebut

menjelaskan aturan lanjutan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015

tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Regulasi pertama yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri

ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit. Aturan yang diundangkan sejak 24 Agustus 2018 ini mewajibkan

Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) melakukan pencampuran BBN jenis

biodiesel dengan BBM jenis solar sebesar 20% (B20).

BU BBM yang diwajibkan melaksanakan mandatori B20 adalah

mereka yang memiliki kilang dan menghasilkan BBM jenis solar dan/atau yang

melakukan impor BBM jenis solar. Apabila BU tidak menjalankan mandatori

tersebut, mereka akan dikenakan sanksi berupa pembayaran denda sebesar Rp 6.000 per liter volume BBN yang akan

dicapur dengan BBM. Jika tiga kali peringatan tetap tidak patuh, sanksi lebh

berat yakni pencabutan izin menanti mereka.

Permen tersebut juga mengatur tentang dana pembiayaan

biodiesel yang didapatkan dari dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun oleh

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dana tersebut diberikan untuk

menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM jenis Solar dengan harga

indeks pasar BBN jenis biodiesel.

Menteri Jonan juga meneken Keputusan Menteri ESDM Nomor 1935

K/10/MEM/2018. Kepmen tersebut mengubah ketentuan penetapan badan usaha BBN

biodiesel dan alokasi besaran biodiesel kepada PT Pertamina (Persero) dan PT

AKR Corporindo Tbk (AKRA).

Selain itu, ada juga Kepmen ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018

tentang pengadaan BBN jenis biodiesel untuk pencampuran BBM periode September-Desember

2018. Ketiga aturan tersebut menjadi payung hukum turunan penggunaan B20.

Apabila kebijakan perluasan B20 berjalan lancar penggunaan

EBT akan meningkat menjadi

sekitar 15% dalam bauran BBM. Meski begitu, Pemerintah optimis untuk

membidik sektor transportasi sehingga mengoptimalkan pemanfaatan EBT menjadi

20%. “Jadi kalau bisa ya ekspansinya ke ethanol. Sehingga bensin itu baik

yang RON 88 Premium sampai ke Pertamax (Turbo) yang RON 98 itu bisa dicampur ethanol,”

ujar Menteri

Jonan pada acara IndoEBTKE Conex ke-7 di Jakarta, Rabu (29/8).

Penandatangan

HoA BU BBM dengan BU BBN

Pasca terbitnya

produk-produk turunan hukum yang melengkapi Perpres No. 66 Tahun 2018,

Pemerintah langsung bergerak cepat dengan melaksanakan penandatanganan kontrak

atau Head of Agreement (HoA)

antara BU BBM dengan BU BBN. Penandatanganan kontrak ini melibatkan 11 BU BBM,

yaitu PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Exxonmobil, PT Jasatama, PT Petro

Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum

Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas.

Sementara dari 19 BU BBN yang akan diberikan alokasi volume biodiesel, diantaranya PT

Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung

Industri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Musim Mas, PT Wilmar

Nabati Indonesia, PT Bayas Biofuels, PT LDC Indonesia, PT SMART Tbk, PT Tunas

Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT

Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT

Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara dan PT Sukajadi Sawit Meka.

“Kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih

kepada BU BBM dan BU BBN atas penandatangan kontrak ini. Ini adalah arahan

Presiden Jokowi untuk memperluas penggunaan B20,” kata Direktur Jenderal

Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto usai menyaksikan penandatanganan HoA di

Kantor Kementerian ESDM Jakarta.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan langkah cepat pelaksanaan HoA

ini mempertimbangkan instruksi Presiden yang menyerukan pelaksanaan penggunaan

B20 berlaku mulai tanggal 1 September 2018.

Kementerian ESDM telah mengalokasikan volume BBN jenis

Biodiesel untuk pencampuran BBM Non Public Service Obligation) sebesar 940.470

kilo liter (KL) periode September hingga Desember 2018. Sementara itu, alokasi

volume B20 untuk BBM Public Service Obligation (PSO) sebanyak 1,95 juta KL

dengan periode yang sama.

Penulis: Naufal Azizi

Sumber: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/jonan-teken-aturan-biodiesel-badan-usaha-bbm-wajib-gunakan-b20