MAKLUMAT – Upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bojonegoro memang mulai menunjukkan kemajuan. Sebanyak 2.212 anak tercatat telah kembali mengenyam pendidikan melalui jalur formal maupun pendidikan kesetaraan. Namun di balik capaian tersebut, masih terdapat 4.143 anak yang terkonfirmasi belum bersekolah dan menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan bersama.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, yang mengapresiasi keberhasilan Program Gerakan Pengurangan Anak Tidak Sekolah (GP-ATS), sekaligus mengingatkan bahwa tantangan utama justru masih ada di depan mata.
“Capaian 2.212 anak kembali sekolah tentu patut diapresiasi. Tapi jangan lupa, masih ada 4.143 anak di Bojonegoro yang belum terlayani pendidikan. Ini PR besar kita bersama,” ujar Sri Wahyuni, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, hasil verifikasi dan validasi (verval) data ATS per 30 Juni 2025 harus dijadikan dasar untuk memperkuat langkah lanjutan yang lebih terarah dan menyentuh akar persoalan. Ia menilai, keberhasilan awal tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri.
“Program GP-ATS sudah menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat bisa bekerja. Tinggal bagaimana memperkuat strategi agar ribuan anak yang tersisa ini benar-benar bisa kembali ke dunia pendidikan,” tegasnya.
Sri Wahyuni menekankan, pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, penanganan 4.143 anak yang masih ATS harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pendekatan keluarga, pemetaan sosial, hingga penyediaan pendidikan alternatif yang sesuai dengan kondisi anak.
“Pendekatannya tidak bisa satu model untuk semua. Ada yang terkendala ekonomi, motivasi, kesehatan, hingga faktor sosial. Semua perlu solusi yang tepat sasaran dan pendampingan berkelanjutan,” tambah legislator dari Dapil Bojonegoro–Tuban tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, M. Anwar Mukhtadlo, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Anang Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa proses verval ATS dilakukan secara menyeluruh melalui penelusuran lapangan, wawancara, serta koordinasi dengan sekolah dan pemerintah desa.
“Dari hasil verifikasi, 2.212 anak berhasil dikembalikan ke sekolah. Namun masih ada 4.143 anak yang menjadi fokus penanganan lanjutan,” ujar Anang, Senin (12/1).
Data Dinas Pendidikan menunjukkan faktor ekonomi masih menjadi penyebab dominan anak tidak bersekolah. Sebanyak 875 anak berhenti sekolah karena bekerja, 351 anak karena menikah atau mengurus rumah tangga, serta 425 anak enggan bersekolah akibat rendahnya motivasi. Selain itu, 253 anak terkendala kesehatan atau disabilitas, dan 132 anak terkendala biaya pendidikan.
Faktor sosial juga turut memengaruhi, dengan 26 anak berhenti sekolah akibat kekerasan atau perundungan, serta 23 anak terpengaruh lingkungan pergaulan. Sementara itu, 1.495 anak tercatat berada di pondok pesantren, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya, dan 247 anak belum dapat diverifikasi karena keterbatasan data.
Anang menegaskan, penyelesaian persoalan ATS tidak bisa dilakukan secara instan.
“Diperlukan intervensi berkelanjutan dan kerja sama lintas sektor agar tidak ada lagi anak Bojonegoro yang tertinggal dari hak pendidikannya,” pungkasnya.
