2.798 Sekolah Rusak! Kemendikdasmen Kerahkan Kelas Darurat dan UAS Fleksibel di Sumut, Sumbar dan Aceh

2.798 Sekolah Rusak! Kemendikdasmen Kerahkan Kelas Darurat dan UAS Fleksibel di Sumut, Sumbar dan Aceh

MAKLUMAT — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggerakkan skema darurat setelah 2.798 sekolah di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, rusak akibat banjir dan longsor sejak 25 November 2025. Pemerintah memprioritaskan keberlanjutan pembelajaran dengan menyiapkan tenda kelas, penjadwalan fleksibel, dan mekanisme Ujian Akhir Semester (UAS) yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah.

Kemendikdasmen memimpin kaji cepat dampak bencana melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan UPT di wilayah terdampak. Tim langsung memetakan kerusakan, jumlah warga belajar terdampak, serta kebutuhan ruang kelas, logistik pendidikan, dan dukungan psikososial.

Data kementerian mencatat 208 ribu siswa dan 19 ribu guru terkena dampak langsung. Pemerintah menyiapkan tiga agenda pemulihan utama, yaitu penyediaan ruang kelas darurat, pemenuhan perlengkapan belajar, dan layanan dukungan psikososial agar siswa siap mengikuti pembelajaran dalam situasi darurat.

Kemendikdasmen menggerakkan koordinasi multipihak. Kementerian bekerja bersama Pos Pendukung Nasional BNPB, Kemenko PMK, dan jejaring klaster kebencanaan untuk mempercepat distribusi bantuan. UPT dan satuan kerja pusat turun langsung untuk mendampingi dinas pendidikan di kabupaten/kota.

“Kami bergerak sejak hari pertama bencana. Kami memetakan kerusakan, menggerakkan bantuan darurat, dan memastikan layanan pendidikan tetap berjalan,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Senin (8/12).

Kementerian menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai Rp21,1 miliar. Dana itu mencakup penyediaan tenda kelas, pengadaan perlengkapan belajar, pengiriman logistik pendidikan, serta pelaksanaan kegiatan psikososial bagi siswa.

Baca Juga  Tiga Strategi Penting Dukung ABK di Sekolah Umum

Di Sumatera Barat, pemerintah menyalurkan Rp5,7 miliar bantuan operasional tanggap darurat dan Rp293 juta santunan untuk guru dan peserta didik yang meninggal atau luka berat. Di Aceh, pemerintah mengirim Rp560 juta untuk Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun. Wilayah Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara menerima Rp220 juta untuk mendukung pemulihan fasilitas pendidikan.

Pemerintah terus mengirim tenda kelas darurat, paket belajar, kebutuhan dasar keluarga, sembako, dan bingkisan anak ke titik terdampak. Hingga 4 Desember 2025, Kemendikdasmen mencatat 10.000 paket perlengkapan sekolah dan 74 tenda sekolah darurat sudah tersedia untuk distribusi.

Kemendikdasmen juga menyiapkan pembelajaran luring, daring, dan kelas tenda untuk sekolah yang rusak berat. Di SMA Negeri 1 Batang, 15 dari 21 ruang kelas masih bisa digunakan. Sekolah menerapkan sistem bergiliran pagi dan siang untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar.

Untuk sekolah yang tidak layak pakai, Kemendikdasmen mengalokasikan 25 tenda sekolah darurat sebagai ruang belajar sementara. Beberapa sekolah mengaktifkan pembelajaran daring atau terpaksa meliburkan siswa sementara untuk alasan keselamatan.

Abdul Mu’ti menegaskan fleksibilitas Ujian Akhir Semester (UAS). “Kami tidak mengeluarkan aturan penundaan seragam. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota berwenang penuh karena mereka paling memahami situasi lapangan,” ujarnya.

Kementerian menyiapkan bantuan perbaikan awal antara Rp10 juta hingga Rp25 juta per sekolah sesuai tingkat kerusakan. Tim dinas pendidikan dan UPT Kemendikdasmen tengah mengumpulkan data final untuk menentukan prioritas rehabilitasi pada anggaran 2026.

Baca Juga  AI Masuk Sekolah, Muhammadiyah dan Kemendikdasmen Latih Guru se-Tangsel Manfaatkan Kecerdasan Buatan

Komisi X DPR memberikan dukungan atas langkah pemulihan yang dikerjakan Kemendikdasmen. Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menilai kementerian berhasil menjaga keberlanjutan pembelajaran di tengah situasi darurat. Fraksi PDI Perjuangan melalui Mercy Chriesty Barends juga mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga hak pendidikan anak.

Kemendikdasmen menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan, sekalipun berada dalam kondisi bencana. Pemerintah menggerakkan sinergi pusat–daerah, bantuan darurat, penguatan SPAB, dan pendampingan berkelanjutan agar layanan pendidikan pulih lebih cepat dan lebih tangguh.***

*) Penulis: Edi Aufklarung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *