MAKLUMAT — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang jatuh tepat pada hari ini, 20 Oktober, menjadi garis waktu yang menegaskan peralihan secara bertahap tapi pasti corak tata kelola perekonomian nasional dari yang berhaluan liberalisme-kapitalisme ke arah sosialisme ekonomi yang lebih berpijak pada norma-norma konstitusi.
Kentalnya arus sosialisme ekonomi ini dapat dirasakan dalam berbagai kebijakan prioritas pemerintah, yang mana peran negara lebih dominan ketimbang menyerahkan segala sesuatunya pada mekanisme pasar yang tak ramah pada rakyat kecil. Lebih dari itu, sosialisme ekonomi dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo juga diwarnai oleh upaya-upaya persisten dari rezim yang berkuasa dalam memerangi oligarki ekonomi yang sekian lama mencengkeram jalur nafas kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sosialisme Pak Cum
Kebijakan sosialisme ekonomi Presiden Prabowo tidak berpijak pada ruang hampa. Ia dianggit dari idiosinkratik Presiden Prabowo sendiri yang lahir, dibesarkan, dan tumbuh dalam corak pemikiran ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, sang begawan ekonomi nasional. Pak Cum—sebutan akrab Sumitro—adalah seorang penganut sosialis-nasionalis yang dipadukan dengan sedikit pragmatisme ekonomi.
Ia mempercayai bahwa negara perlu memegang tali kendali penuh terhadap sektor-sektor ekonomi strategis dalam rangka melindungi rakyat kecil, bukan dengan menyerahkan pengelolaan sektor-sektor tersebut kepada mekanisme pasar yang kental dengan persaingan bebas. Basis pemikiran dan empati sosial Pak Cum ini tumbuh dari kontemplasi mendalam terhadap penderitaan dan kemiskinan para petani Jawa akibat sistem kolonial dan krisis ekonomi global pada 1930-an.
Kendati berkiblat pada alur pikir penguasaan negara—sebagian menyebutnya sebagai sosialisme negara—, Pak Cum tidak resisten terhadap sektor swasta dan masuknya investasi asing. Ia berpandangan bahwa ideologi bukanlah sebuah dogma baku yang tidak boleh dilanggar, melainkan pisau analisis yang teknis dan taktikal untuk memecahkan persoalan ekonomi sebuah bangsa.
Pak Cum, pada masanya, saat menjabat sebagai menteri perdagangan dan perindustrian, serta menteri keuangan, memelopori rencana industrialisasi dan program-program ekonomi nasional yang memadukan antara perencanaan negara dan penguatan modal domestik.
Ia lebih lanjut menggagas Gerakan Benteng yang memberikan perlindungan monopoli impor kepada pengusaha pribumi dan koperasi rakyat. Garus-garis besar pemikiran ekonomi dan kebijakan-kebijakan Pak Cum inilah yang sepertinya terpatri erat dalam garis-garis besar kebijakan sosialisme ekonomi Presiden Prabowo saat ini.
Ketika membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025, empat bulan setelah ia dilantik sebagai presiden, publik yang paham dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Indonesia di masa lalu langsung mengenali benang merah antara pembentukan Danantara tersebut dengan pemikiran lawas Pak Cum.
Gagasan pembentukan badan serupa Danantara ini di masa lalu pernah dilontarkan oleh Pak Cum pada dekade 1980-an hingga 1990-an, yakni melalui pembentukan lembaga independen untuk mengelola keuntungan BUMN yang disisihkan—sekitar 1-5 persen—guna keperluan penjaminan proyek dan dana investasi.
Sayangnya, gagasan Pak Cum ini ditolak oleh menteri keuangan pada masa itu, J.B. Sumarlin, karena dianggap belum selaras dengan sistem yang berjalan pada masa itu. Lucunya, negara tetangga, yakni Malaysia, mengadopsi konsep yang disodorkan oleh Pak Cum tersebut, sehingga berdirilah Khazanah Nasional Berhad pada 1993 dan bertahan kokoh hingga hari ini.
Pusaran Sosialisme Owen dan Hatta
Sosialisme ekonomi Presiden Prabowo yang diorkestrasi masif melalui jajaran kabinet dalam kurun dua tahun pemerintahannya tersebut tidak berpijak pada pemikiran Pak Cum saja, tapi memiliki persinggungan dengan pemikiran yang lebih besar, yakni bapak sosialisme dunia, Robert Owen (1771-1858) dan Bung Hatta.
Basis paradigmatik sosialisme Owen dibangun dari sebuah tesis dasar bahwasanya watak dan perilaku manusia tidak berasal dari bawaan lahir (taken for granted). Ia dibentuk oleh kelitkelindan banyak faktor—lingkungan fisik, moral, sosial, kehidupan ekonomi—sejak usia dini. Karena sebagai resultante lingkungan-lingkungan tersebut, manusia tidak bisa disalahkan seratus persen atas kemiskinan dan ketidaksejahteraan yang melekat pada diri mereka.
Ada tanggung jawab masyarakat dan negara untuk mengentaskan situasi buruk pada manusia tersebut. Owen secara tegas menolak sistem kapitalisme yang individualistis dan eksploitatif. Ia menolak kompetisi liar di antara sesama manusia. Inilah cikal bakal yang mendorong Owen untuk membentuk koperasi.
Pemikiran Owen yang berbasis di Eropa, utamanya Skotlandia pada era revolusi industri di abad ke-19 tersebut kemudian diwarisi oleh Bung Hatta, bapak koperasi Indonesia. Kendati demikian, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Sosialisme dan koperasi model Owen dimaksudkan sebagai senjata reformasi sosial dan ekonomi untuk memperbaiki nasib dan kesejahteraan kaum buruh Eropa pada masa itu dari penindasan dan pemiskinan struktural yang dilakukan oleh sistem kapitalisme liberal.
Sedangkan sosialisme dan konsep koperasi Hatta, dimaksudkan sebagai soko guru perekonomian nasional dan wadah demokrasi ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang baru terlepas dari belenggu kolonialisme dan imperialisme pada masa itu. Garis-garis besar pemikiran sosialisme Owen dan Hatta inilah yang hendak diresureksi kembali oleh Presiden Prabowo dalam aksentuasi kebijakan ekonomi Indonesia yang saat ini ia pimpin.
Aksentuasi kebijakan ekonominya tidak hanya bisa dilihat dari masifnya pembentukan koperasi desa saja, tapi juga tercermin melalui pembentukan sekolah rakyat, hilirisasi tambang, swaembada pangan serta energi.
Perang Melawan Oligarki
Yang cukup epik dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana aktualisasi sosialisme ekonomi berbasis konstitusi ini dijalankan secara paralel dengan perang total melawan oligarki. Oligarki, yakni segelintir elit yang memonopoli sumber daya untuk kepentingan kelompok sendiri, adalah wujud nyata kapitalisme dan liberalisme modern yang tak sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi.
Perang melawan oligarki adalah fragmen kebijakan paling lugas dalam menegakkan sosialisme. Sosialisme ekonomi tidak akan berjalan dengan lempang apabila kerikil-kerikil liberalisme masih tercecer dalam bentuk oligarki di berbagai sendi kehidupan perekonomian nasional.
Maka dari itu, upaya Presiden Prabowo yang secara persisten memerangi para mafia migas, mafia tambang, para konglomerat hitam, kartel industri, hingga jenderal-jenderal korup yang menjadi beking mereka merupakan ikhtiar putus urat takut untuk memerangi oligarki. Ikhtiar ini tak mudah karena mereka yang sekian tahun lamanya nyaman dalam ekosistem tak tersentuh hukum yang dibangun pada akhirnya terusik dan melakukan serangan balik.
Pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam rangka mengelola sistem satu pintu ekspor komoditas sumber daya alam strategis Indonesia, yakni batubara, sawit, dan paduan besi, merupakan upaya untuk mencegah kebocoran devisa, meningkatkan transparansi, serta pengoptimalan penerimaan negara.
Upaya-upaya tersebut dalam bahasa singkat dan lugas merupakan bahasa lain dari perang melawan oligarki yang sekian lama telah menyebabkan terjadinya kebocoran dan tidak optimalnya penerimaan negara. Pada level yang lebih tinggi, rezim sosialisme ekonomi Presiden Prabowo juga bergerak pada kebijakan untuk membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang akan beroperasi pada awal tahun depan.
Lagi-lagi kebijakan ini bergerak dalam trek berlanggam perang melawan oligarki. Hanya saja oligarkinya adalah mereka yang bergerak di tataran global. Melalui pembentukan badan ini, Indonesia berupaya secara sistematis untuk keluar dari status sebagai price taker menjadi price maker yang lebih berdaulat.
Bukan Tanpa Kekurangan
Sosialisme ekonomi yang berjalan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo hingga hari ini bukanlah sosialisme yang dirayakan secara gegap gempita. Sosialisme ini tak lepas dari belenggu sinisme publik dengan mengamplifikasi secara masif celah-celah dalam implementasi kebijakan yang berjalan. Betul bahwa masih banyak celah dalam pengejawantahan spirit sosialisme selama dua tahun terakhir.
Presiden Prabowo masih membutuhkan waktu untuk melakukan sterilisasi instrumen dan ekosistem ekonomi yang ada dari anasir-anasir buruk kapitalisme dan liberalisme yang dipraktikkan oleh rezim-rezim sebelumnya.
Jika ada yang mempertanyakan mengapa praktik kapitalisme belum sepenuhnya hilang dari corak kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Presiden Prabowo, maka jawaban paling sederhananya adalah pemaknaan Presiden Prabowo sendiri bahwa sosialisme sebagai ideologi bukanlah dogma baku yang tak boleh dilanggar, tapi situasional selama memberikan kemaslahatan bagi publik—sebagaimana digariskan oleh ayahnya Pak Cum. Dalam konteks inilah, investasi asing dan kolaborasi ekonomi global masih berada pada level akseptansi yang memadai bagi sosialisme ekonomi Presiden Prabowo saat ini.***
*) Penulis: Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P.
Alumnus Lemhannas RI; Tenaga Ahli DPR RI Bidang Geopolitik, Hubungan Internasional, dan ESDM; Direktur Eksekutif Baturaja Project; Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
