Kemendagri dan BPIP Taken MOU tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila

0
1

Kemendagri dan BPIP Taken MOU tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila

Tanggal : 20 May 2019 16:21 Wib | Pengunjung : 1

“Pancasila sebagai antitesis dari Imperialisme dan kapitalisme serta anti penjajahan, membumikan nilai Pancasila menjadi semua tanggungjawab masyarakat tak hanya BPIP. Oleh karenanya, kerjasama dengan Kemendagri bagian dari gotong royong untuk membumikan Pancasila” — Hariyono

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/MOU (Memorandum of Understanding) dengan Badan Pengelola Ideologi Pancasila (BPIP) tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

MOU ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Plt. Kepala BPIP Hariyono didampingi Ketua Dewan BPIP Ibu Megawati Soekarnoputri di Ruang Sidang Utama, Gedung A Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Senin (20/05/2019).

Dalam sambutannya Plt. Kepala BPIP Hariyono mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin dengan Kemendagri.

“Terimakasih kepada Kemendagri bersedia menjadi tuan rumah. Kerjasama dengan Kemendagri bukan suatu hal yang baru, Kemendagri merupakan kementerian yang sering bekerjasama untuk mengarusutamaan Pancasila, agar nilai-nilainya dibumikan,” kata Hariyono.

Menurut Hariono, sebagai antitesis dari penjajahan, membumikan nilai Pancasila merupakan tanggungjawab semua warga negara.

“Pancasila sebagai antitesis dari Imperialisme dan kapitalisme serta anti penjajahan, membumikan nilai Pancasila menjadi semua tanggungjawab masyarakat tak hanya BPIP. Oleh karenanya, kerjasama dengan Kemendagri bagian dari gotong royong untuk membumikan Pancasila,” ungkap Hariyono.

Dengan ditandatanganinya MOU tersebut, BPIP dan Kemendagri sepakat untuk bekerjasama dengan ruang lingkup:

Pertama, fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Secara prinsip Perda merupakan kewenangan daerah tapi harus sesuai dengan nilai budaya di daerah serta harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila dari sila pertama hingga ke lima. Intinya setiap Perda harus mencerminkan Pancasila,” tegas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Kedua, pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Keempat, pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Kelima, pembinaan Civitas Akademika dan Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila.

Keenam, tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.

Acara ditutup dengan penyerahan Plakat dan Buku Stabilitas dari Menteri Dalam Negeri kepada Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Presiden RI ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Bapak Try Sutrisno, Plt. Kepala BPIP Hariyono yang dilanjutkan dengan menghadiri pembukaan lomba cerdas cermat lingkup Kemendagri dan BNPP di Sasana Bhakti Praja.

Puspen Kemendagri

Like

0

Dislike

0

Post Lainnya

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri meminta Humas mampu memberikan informasi yang membawa kesejukan dan kondusifitas di lingkungan masyarakat. Hal itu sehubungan dengan pasca penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019,…

Tanggal Publikasi: 17 May 2019 19:11 | 59 View

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo membuka secara resmi Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019. Acara yang digelar oleh Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri itu dilaksanakan di…

Tanggal Publikasi: 17 May 2019 19:06 | 54 View

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menjelaskan pentingnya Sinergi dan Konsolidasi Humas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal itu dipaparkan dalam Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019…

Tanggal Publikasi: 17 May 2019 19:06 | 35 View

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menekankan pentingnya Peningkatan Kapasitas Pejabat Kehumasan di Era Keterbukaan. Hal itu dikatakannya saat membuka Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019 di…

Tanggal Publikasi: 17 May 2019 19:06 | 40 View

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan hingga saat ini belum ada pengajuan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas Front Pembela Islam (FPI). Sehingga hal itu membuat pihaknya belum…

Tanggal Publikasi: 17 May 2019 12:20 | 57 View

Sumber: https://www.kemendagri.go.id/blog/31168-Kemendagri-dan-BPIP-Taken-MOU-tentang-Pelaksanaan-Pembinaan-Ideologi-Pancasila