Harapkan Kerja Optimal, Kemenko PMK Minta GT PP-TPPO Dapat Fokus Bekerja

0
0

Jakarta (04/11)— Menggunakan data yang terpadu dan dapat dievaluasi oleh masing-masing K/L terkait; perlunya semacam piket kerja dari K/L yang terlibat dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) agar sekretariat dapat bekerja maksimal; perlunya peran aktif BUMN terutama di sektor perhubungan dan transportasi; dan terakhir menindaklanjuti draft RAN TPPO 2020 – 2024 dengan waktu pengisian draft paling lambat dua minggu sejak hari ini. Demikian kesepakatan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan pelaporan kasus TPPO dan penyusunan RAN GT PP-TPPO 2020-2024, Senin pagi di Ruang rapat lt.13, gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakor dipimpin dan diarahkan langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra. Rakor yang tujuannya untuk menjaring banyak masukan dari K/L terkait ini dihadiri oleh Perwakilan dari Kemen PPPA, Kemendagri, Kemenlu, Bareskrim, Imigrasi, BPHI, LPSK, BNP2TKI, Ombudsman, dan Kemendikbud.

 

“Oleh sebab itu sebagai langkah awal guna mempersiapkan pertemuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Prdagangan Orang GT PP TPPO yang akan dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menko PMK selaku Ketua GT PP TPPO Kemenko PMK mengadakan rapat koordinasi guna membahas dan mendapat masukan terkait sejumlah laporan kasus TPPO yang diterima, selain pembahasan penanganan laporan korban TPPO dalam rapat ini juga akan dibahas mengenai draft RAN GT PP TPPO yang diharapkan mendapat masukan dari Kementerian terkait” — Ghafur

Kemenko PMK, menurut Ghafur dalam pengantarnya, telah menerima sejumlah laporan terkait kasus migran bermasalah dan perdagangan orang yang ditunjukkan/ditembuskan kepada Menko PMK selaku ketua GT PP TPPO. Isi laporan itu antara lain berisi mengenai permintaan pemulangan PMI bermasalah, PMI sebagai TPPO di Malaysia, PMI dengan modus pemalsuan identitas serta surat lembaga Mitra Bersama yang menyampaikan tidak adanya perhatian pemerintah daerah Provinsi atas kinerjanya terkait TPPO.

 

“Oleh sebab itu sebagai langkah awal guna mempersiapkan pertemuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Prdagangan Orang (GT PP TPPO) yang akan dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (menko PMK) selaku Ketua GT PP TPPO Kemenko PMK mengadakan rapat koordinasi guna membahas dan mendapat masukan terkait sejumlah laporan kasus TPPO yang diterima, selain pembahasan penanganan laporan korban TPPO dalam rapat ini juga akan dibahas mengenai draft RAN GT PP TPPO yang diharapkan mendapat masukan dari Kementerian terkait,” kata Ghafur lagi. “Penanganan TPPO khususnya yang mencakup masalah restitusi, kompensasi, dan penegakan hukum lainnya pada dasarnya adalah upaya kita bersama dalam penegakan HAM,” tambahnya.

 

Tujuan dari rapat ini, ungkap Ghafur, adalah penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), masukan atas penyusunan RAN GT PP TPPO 2020-2024 dengan output rapat mendapatkan solusi penanganan dan penyelesaian kasus, serta upaya pencegahannya dan diharapkan terdapat masukan untuk draft awal RAN GT PP TPPO 2020-2024.

 

Adapun salah satu masukan yang diterima dalam Rakor ini terkait mengenai laporan publik tentang sejauh mana PP-TPPO ini dilaksanakan, termasuk penyelesaian laporan masyarakat. Begitu juga dengan upaya sosialisasi dan edukasi publik yang seharusnya dapat lebih gencar dilakukan. Sejauh ini baru Bareskrim Polri yang sering terdengar berhasil memecahkan kasus TPPO dan dilaporkan kepada masyarakat melalui konferensi pers. Harapannya, langkah semacam ini dapat ditiru oleh K/L yang lain dan sebagai anggota GT PP-TPPO juga melakukan hal yang sama terkait kinerjanya.

Sumber: https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/harapkan-kerja-optimal-kemenko-pmk-minta-gt-pp-tppo-dapat-fokus-bekerja