Kodam Hasanuddin Gelar Latihan Kesiapsiagaan Operasi Penanganan Konflik Sosial

0
0

(Puspen TNI). Akhir-akhir ini perkembangan konflik sosial di

Indonesia semakin marak terjadi, dimana masyarakat begitu mudah tersulut rasa

amarah dan provokasi oleh pihak lain, sehingga timbul konflik  yang

disertai tindak kekerasan dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa serta harta

benda. Lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat,

terkikisnya kearifan lokal yang semuanya ini bila tidak dapat diatasi maka akan

berdampak pada terganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

Demikian amanatnya Dankodiklat TNI Mayjen TNI Benny Indra P,

S.I.P. yang dibacakan Wadankodiklat TNI Marsma TNI Ismet Ismaya Shaleh saat

membuka Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) di Gedung Serba Guna Kodam

XIV/Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan, Senin (4/11/2019). Latihan

Kesiapsiagaan Operasi penanganan konflik sosial tersebut dilaksanakan selama

lima hari sejak tanggal 4 hingga 9 November dengan melibatkan ratusan prajurit

TNI dari AD, AL dan AU.

Lebih lanjut Dankodiklat TNI menyampaikan bahwa pengesahan

beberapa rancangan undang-undang yang dipermasalahkan oleh berbagai pihak

termasuk mahasiswa, juga masih menimbulkan aksi di berbagai wilayah tanah air

termasuk wilayah sulawesi, serta berbagai konflik lainnya yang mengatasnamakan

suku maupun agama masih dirasakan hampir di beberapa wilayah di Indonesia.

“Akhir-akhir ini, bangsa kita secara beruntun menghadapi

masalah konflik sosial yang timbul di berbagai wilayah,  seperti kasus

Mesuji di Lampung, konflik Siantopina di Buton Sulawesi Tenggara juga di Papua

dengan berbagai kasus antara lain konflik di Manokwari,  Jayapura dan

Wamena yang merenggut korban nyawa manusia dan rusaknya fasilitas pemerintahan,

fasilitas umum serta menjadi sorotan dunia internasional,” ungkapnya.

Menurut Mayjen TNI Benny Indra bahwa dalam penanganan

konflik sosial sesuai dengan  peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku, Pemda dapat meminta bantuan kekuatan TNI, jika spektrum konflik

dan eskalasi ancaman sudah dinyatakan gawat dengan indikator antara lain konflik

sekala besar dan berlarut, terjadinya sabotase dan teror secara meluas, serta

munculnya gerombolan bersenjata, status wilayah sudah dinyatakan darurat sipil,

oleh pemerintah.

“Kondisi ini memerlukan tindakan antisipatif dari aparatur

keamanan termasuk didalamnya TNI, guna membantu pemerintah di daerah dalam

menangani berbagai permasalahan sosial yang bukan tidak mungkin akan berujung

pada konflik sosial, sehingga pemerintah mampu melaksanakan berbagai

pembangunan dalam upaya mensejahterakan rakyatnya,” ujarnya.

Dankodiklat TNI mengatakan bahwa penanganan konflik

sosial merupakan operasi bantuan TNI Kepada pemerintah daerah, yang harus

didukung dengan prosedur permintaan maupun pemberiannya, tingkat koordinasi

yang ketat, S.O.P yang baik, komando dan pengendalian yang tepat.

“Jadi bukan hanya TNI saja yang dapat mengambil manfaat latihan ini, akan

tetapi dapat dirasakan oleh Pemda, Kepolisian dan seluruh komponen

masyarakat terkait penanganan konflik sosial yang tidak mudah,” katanya.

Sumber: https://tni.mil.id/view-163723-kodam-hasanuddin-gelar-latihan-kesiapsiagaan-operasi-penanganan-konflik-sosial.html