4 Tepat Jadi Fokus Pengawalan Bansos

0
0

Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

4 Tepat Jadi Fokus Pengawalan Bansos30 Juni 2020 06:54:15 / papuabarat1 / dibaca: 25 kali / Kat: Audit

“Penyaluran bantuan ini harus mengacu pada 4 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi, serta ditambah kecepatan. Ini semua harus dikawal. Kerja cepat tetapi jangan lengah dengan ketepatan. Maka dari itu, semua harus dikawal. Oleh karena itu, BPKP melakukan cleansing data. Dibersihkan istilahnya. Data-data disisir atau disaring” — Riki

Manokwari (25/6) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Riki Antariksa menjadi narasumber pada dialog interaktif secara virtual di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Manokwari. Acara tersebut mengusung tema “Mengawal Bansos COVID-19 Tepat Sasaran”. Selain mengundang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, acara dialog interaktif ini turut menghadirkan narasumber lainnya, yakni Kepala Satgas Pencegahan KPK Korwil VI Edi Suryanto dan Inspektur Provinsi Papua Barat Sugiyono.

Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia telah berdampak terhadap situasi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Baik pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, saling mengulurkan tangan mengatasi dampak yang terjadi dengan mengeluarkan bansos. Bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari jaring pengaman sosial (JPS) yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak pandemi ini di sejumlah daerah masih menyisahkan masalah termasuk di wilayah Papua Barat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersumber dari Kementerian Sosial menjadi rujukan dalam proses penyaluran bansos dinilai belum tepat sasaran.

Pada pembahasan yang dipandu Hendro G Sutopo dan Cornelia Mansoara tersebut, Riki memaparkan analisis data bansos usulan pemerintah daerah (pemda) untuk BST pada 13 pemda di wilayah Provinsi Papua Barat.

Data penerima bantuan sosial yang valid sangat diperlukan agar penyaluran untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini tepat sasaran. Data yang tidak akurat mengakibatkan penyaluran bansos tumpang tindih, bahkan ada yang menerima bantuan ganda. Di sisi lain, ada juga keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

“Penyaluran bantuan ini harus mengacu pada 4 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi, serta ditambah kecepatan. Ini semua harus dikawal. Kerja cepat tetapi jangan lengah dengan ketepatan. Maka dari itu, semua harus dikawal. Oleh karena itu, BPKP melakukan cleansing data. Dibersihkan istilahnya. Data-data disisir atau disaring,” kata Riki.

BPKP terus melakukan pengawalan dari beberapa aspek sesuai arahan Kepala BPKP. “Pengawalan BPKP bisa di depan, tengah, maupun belakang. Di depan mengawal anggaran pengadaan barang dan jasa, di tengah mengawal penyaluran bantuan, dan di akhir saat pelaporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan Inspektur sebelumnya, BPKP dengan Inspektorat Provinsi Papua Barat secara bersama-sama terjun langsung ke lapangan dalam mengawal bantuan ini, jangan sampai ada kecurangan,” tambahnya.

Di akhir dialog, Edi mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi pengelolaan dan penyaluran bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. “Peran serta masyarakat diperlukan. Masyarakat dituntut aktif. Kejujuran dari penerima diutamakan. Jika melihat kecurangan tolong segera lapor. Dan pemerintah daerah jangan alergi terhadap kritik dari masyarakat. Kita bersama-sama kawal bansos ini,” kata Edi.

(Kominfo Perwakilan BPKP Pabar)

Share      

Berita Terkait:

26 Juni 2020 09:31:17 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: AuditAkurasi Data dan Koordinasi Birokrasi dalam Penyaluran Bansos22 Juni 2020 06:07:47 / adminkita / dibaca: kali / Kat: AuditJaga Akuntabilitas Klaim Rumah Sakit, BPKP akan Lakukan Audit21 Juni 2020 11:18:05 / adminkita / dibaca: kali / Kat: AuditBPKP Dorong Percepatan Perbaikan Tata Kelola JKN18 Juni 2020 09:58:06 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: AuditTerjun ke Lapangan, Kaper BPKP Jambi Kawal Bantuan Sosial18 Juni 2020 09:50:02 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: AuditKonfirmasi Kepala Desa sebagai Garda Terdepan Hadapi Penerima Bansos

Sumber: http://www.bpkp.go.id/berita/read/25162/5/4-Tepat-Jadi-Fokus-Pengawalan-Bansos.bpkp