Akurasi Data dan Koordinasi Birokrasi dalam Penyaluran Bansos

0
0

Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Akurasi Data dan Koordinasi Birokrasi dalam Penyaluran Bansos26 Juni 2020 09:31:17 / kalbar1 / dibaca: 2 kali / Kat: Audit

“Dari hasil pemantauan BPKP Kalbar, kami melihat ada daerah yang berupaya meningkatkan budaya lokal dalam bentuk tahu diri, empati, dan memiliki soliditas sosial. Dengan demikian, apabila bantuan disampaikan salah sasaran atau kepada mereka yang mampu, maka mereka yang mampu ini harus bisa mengalihkan kepada mereka yang berhak. Toh, implementasinya di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan” — Dikdik

Pontianak (22/6) — Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar mengudara bersama TVRI dalam talkshow yang membahas pengawasan di masa pandemi COVID-19. Sebuah pengetahuan sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Barat atas pentingnya peran pengawasan BPKP dalam situasi darurat.

“Keselamatan masyarakat adalah nomor satu dan paling prioritas. Maka, ketika ada bahaya mengancam jiwa masyarakat, seperti pandemi COVID-19, Pemerintah harus menunda terlebih dahulu apapun kegiatan yang tidak bersentuhan dengan tujuan penyelamatan masyarakat. Untuk itu di daerah, sejak di hulu, harus dilakukan pengalihan perencanaan kegiatan dan anggaran Pemda. Maka, pengawasan sedari awal ini, di mana Pemda harus mengalihkan kegiatan dan anggarannya, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan penanganan sampai dengan akuntabilitasnya, menjadi sedemikian penting. Guna memastikan hal itu berjalan sesuai peraturan berlaku dan sampai manfaatnya kepada masyarakat, BPKP telah diamanahkan Presiden agar lakukan pendampingan dan pengawasan terkait percepatan penanganan COVID-19,” demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar Dikdik Sadikin. 

Menanggapi pernyataan tersebut, Penyiar TVRI Nurul Fitryani menanyakan perihal keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pengawasan atas 15 Pemda di Kalimantan Barat dalam penanganan COVID-19 ini.

Dikdik mengatakan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar melakukan koordinasi dengan para Kepala Daerah melalui surat atensi atas kesesuaian peraturan terhadap permasalahan COVID-19. Dalam hal pengawasan intern, BPKP mengoordinasikan Inspektorat seluruh Pemda secara daring. “Kami sadari, Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdekat dengan masyarakat di daerah. Leveling Kapabilitas APIP yang juga menjadi bagian dari evaluasi kami, dalam kondisi pandemi ini justru menemukan ajang pembuktian atas hasil penilaian Kapabilitas APIP itu,” ujar Dikdik.

Ia juga menyampaikan soal koordinasi dengan perwakilan instansi vertikal, seperti Kanwil DJPb Kementerian Keuangan, BPK RI, Polda, Kejati dan instansi terkait lainnya. BPKP juga membentuk tim untuk terjun langsung melakukan audit dan pemantauan atas bantuan sosial guna memastikan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan sebagai bahan masukan di tingkat pusat.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah bantuan sosial. Dalam hal ini, Kaper BPKP Provinsi Kalbar menekankan pentingnya keakuratan data. Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) yang digunakan Kemensos adalah data tahun 2015. Adanya perubahan di lapangan belum terakomodasi, terlebih terjadi perubahan peta kemiskinan di masyarakat akibat pandemi. Untuk menjadi dasar penyaluran bantuan sosial, daerah diminta untuk memperbarui data tersebut. Keterbatasan waktu dalam masa pemutakhiran data menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial.

“Dari hasil pemantauan BPKP Kalbar, kami melihat ada daerah yang berupaya meningkatkan budaya lokal dalam bentuk tahu diri, empati, dan memiliki soliditas sosial. Dengan demikian, apabila bantuan disampaikan salah sasaran atau kepada mereka yang mampu, maka mereka yang mampu ini harus bisa mengalihkan kepada mereka yang berhak. Toh, implementasinya di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ujar Dikdik. Menurutnya, tidak cukup masyarakat saja yang mengembangkan kearifan lokal, tapi tata kelola dan koordinasi birokrasi pemda pun harus dapat ditingkatkan. Dikdik mengatakan permasalahan yang harus diperbaiki untuk bantuan di tahap berikutnya adalah peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah, baik secara horizontal antara OPD-OPD sejajar di daerah/pusat maupun vertikal antara pusat dan daerah.

Melalui talkshow ini, Nurul Fitryani sebagai pembawa acara menyadari pengawasan penanganan COVID-19 oleh BPKP demikian komprehensif dari hulu ke hilir. Mulai dari refocussing kegiatan dan realokasi anggaran hingga pascapenanganan, Nurul berharap pengawasan BPKP mendapat dukungan dari masyarakat.

Di akhir acara, Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Dikdik Sadikin mengajak seluruh pimpinan daerah beserta jajarannya di Kalimantan Barat untuk tetap berkomitmen dalam menjaga integritas agar bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi ini terhindar dari korupsi dan tepat sasaran. “Untuk itu, upaya meningkatkan keakuratan data menjadi penting. Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan BPKP semoga dapat mendorong penyaluran bantuan sosial untuk para warga yang terdampak COVID-19 terwujud dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggung  jawabkan,” pungkas Dikdik Sadikin.

(Kominfo BPKP Kalbar/Fajar Winarso)

Share      

Berita Terkait:

22 Juni 2020 06:07:47 / adminkita / dibaca: kali / Kat: AuditJaga Akuntabilitas Klaim Rumah Sakit, BPKP akan Lakukan Audit21 Juni 2020 11:18:05 / adminkita / dibaca: kali / Kat: AuditBPKP Dorong Percepatan Perbaikan Tata Kelola JKN18 Juni 2020 09:58:06 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: AuditTerjun ke Lapangan, Kaper BPKP Jambi Kawal Bantuan Sosial18 Juni 2020 09:50:02 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: AuditKonfirmasi Kepala Desa sebagai Garda Terdepan Hadapi Penerima Bansos17 Juni 2020 11:32:23 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: AuditBPKP Maluku Koordinasi dengan Polda terkait Pengawasan

Sumber: http://www.bpkp.go.id/berita/read/25126/0/Akurasi-Data-dan-Koordinasi-Birokrasi-dalam-Penyaluran-Bansos.bpkp