Dialog Interaktif RRI Bahas Bansos bersama BPKP Aceh, KPK, dan Dinsos

0
0

Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dialog Interaktif RRI Bahas Bansos bersama BPKP Aceh, KPK, dan Dinsos 26 Juni 2020 08:54:58 / aceh1 / dibaca: 2 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

“Hingga saat ini, Dinsos terus berinteraksi secara aktif dengan Perwakilan BPKP Aceh dan Inspektorat Aceh untuk meminta pendampingan dan arahan dalam pelaksanaan penyerahan bansos agar berjalan lancar” — Devi

Banda Aceh (25/6) – Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya menjadi narasumber dalam dialog interaktif yang dilangsungkan oleh  RRI Banda Aceh. Kegiatan dialog dilaksanakan secara daring melalui media zoom dengan mengusung tema “Menjaga Bansos dari Korupsi”. Selain Kepala Perwakilan BPKP Aceh, turut bergabung menjadi narasumber, Korsubgah KPK Wilayah Aceh Agus Priyanto dan Sekretaris Dinas Sosial Devi Riansyah.

Aceh masuk dalam lima daerah terbesar pengalokasian dana penanganan Covid-19 dengan total anggaran mencapai Rp1,7 triliun. Dari jumlah tersebut Rp179,9 milyar dialokasikan untuk penanganan kesehatan dan Rp219 milyar untuk penanganan dampak ekonomi. Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp1,393 triliun. Ada tiga skema pendekatan terkait program jaring pengaman sosial tersebut, baik dalam bentuk sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT). Dalam penyaluran BLT tahap pertama, sempat terjadi kericuhan di beberapa gampong di Aceh yang diakibatkan minimnya informasi terhadap penerima bantuan dan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Pada kesempatan ini, Devi Riansyah memaparkan berbagai jenis bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial, yaitu PKH dan BPNT, bantuan yang bersumber dari pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial berupa bantuan sosial tunai (BST), serta bantuan dari Pemerintah Aceh berupa BLT Dana Desa. Dari berbagai jenis bantuan tersebut diharapkan distribusinya tidak tumpang tindih.

“Pemerintah terus berusaha dan melakukan koreksi atas pembagian bantuan yang beragam jenis ini”, kata Devi. Tak hanya jenis bantuan, Devi juga menjabarkan tentang mekanisme penentuan penerima bantuan sosial. “Hingga saat ini, Dinsos terus berinteraksi secara aktif dengan Perwakilan BPKP Aceh dan Inspektorat Aceh untuk meminta pendampingan dan arahan dalam pelaksanaan penyerahan bansos agar berjalan lancar,” imbuh Devi.

Dialog dilanjutkan dengan pertanyaan dari Decy Caniago selaku host kepada Kepala Perwakilan BPKP Aceh tentang pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Indra Khaira Jaya menyampaikan bahwa dalam mengawal akuntabilitas percepatan penanganan Covid-19 di Aceh, BPKP telah bekerja sama dengan Inspektorat Aceh mengawasi dari berbagai sisi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Indra menekankan BPKP memberikan peringatan dini dengan menyampaikan atensi kepada Plt. Gubernur Aceh, Bupati, dan Wali Kota se-Aceh atas permasalahan yang dijumpai beserta alternatif solusi yang harus dilakukan. “Hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan sosial ini, yakni cleansing data/pembenahan data DTKS,” ujar Indra. “Setelah melakukan uji petik di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh, masih banyak dijumpai penerima bansos yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran,” sambungnya.

Pengawalan akuntabilitas ini perlu sinergi dari seluruh pihak yang terkait dan melakukan pengendalian bersama-sama, mulai dari masayarakat, aparatur desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Pihak terkait diharapkan mampu untuk ikut mengontrol dan melakukan kerja sama. BPKP terus melakukan fungsinya dalam bentuk pendampingan maupun pengawasan di lapangan. “Data-data duplikasi perlu segera dilakukan perbaikan dan data DTKS perlu diperbarui,” tutup Indra.

Menutup pernyataannya, Indra mengatakan bahwa jika potensi bansos 1,5juta KK (pusat, daerah dan desa) dikelola dengan dukungan data yang akurat dan control yang kuat dari stakeholder, rakyat miskin Aceh yang terdampak wabah Covid-19 dapat terbantu dengan bantuan sosial yang telah disediakan 1,5 juta paket tersebut dengan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Agus Priyanto berujar bahwa KPK terus memantau perkembangan penyaluran bantuan yang digelontorkan di wilayah Aceh. Untuk itu diharapkan segala pihak yang terlibat mampu menjaga akuntabilitasnya. “Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin, jangan ada penyelewengan karena semua ini nanti akan ada pertanggungjawabannya,” kata Agus. Menanggapi penerima bantuan yang tindih, Agus menyarankan data DTKS disinkronisasi dengan NIK untuk memudahkan pendataan.

Di akhir dialog, host menyampaikan kepada masyarakat apabila menjumpai permasalahan/penyelewengan atas penyaluran bantuan sosial dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan KPK dan Perwakilan BPKP Aceh. Ia juga menambahkan segala bentuk pengaduan harus didukung dengan data yang valid untuk dapat ditindaklanjuti.

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)

Share      

Berita Terkait:

25 Juni 2020 12:52:47 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiKaper BPKP Bengkulu Hadiri Diskusi Interaktif bersama Gubernur se-Indonesia24 Juni 2020 16:14:11 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiSinergi Percepat Penguatan Pengendalian Fraud19 Juni 2020 10:08:50 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiMengawal Penyaluran Bansos COVID-19 di Kota Manado19 Juni 2020 10:00:38 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiTVRI Sulbar Siarkan Dialog Khusus Penyaluran Bansos29 Mei 2020 18:18:59 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiKPK Luncurkan Jaga, Sinergi Pengawasan Bansos dengan BPKP dan Kemensos

Sumber: http://www.bpkp.go.id/berita/read/25123/0/Dialog-Interaktif-RRI-Bahas-Bansos-bersama-BPKP-Aceh-KPK-dan-Dinsos-.bpkp