Dialog Interaktif Cegah Maladministrasi BLT-DD bersama RRI dan KPK

0
0

Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dialog Interaktif Cegah Maladministrasi BLT-DD bersama RRI dan KPK28 Juli 2020 07:46:27 / aceh1 / dibaca: 2 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

“Penetapan bantuan BLT DD berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga penerima bantuan ditujukan untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19” — Amir

Banda Aceh (23/7) – Kepala Perwakilan BPKP Aceh diwakili oleh Pengendali teknis bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Amirrudin Arif memenuhi undangan dari RRI Banda Aceh untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara dialog interaktif RRI-KPK (Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi-Jaga Bansos) dengan topik bahasan “Cegah Maladministrasi BLT Dana Desa”.

Selain pihak BPKP Aceh, turut menjadi narasumber Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Aceh Agus Priyanto dan Keuchik Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Acara dialog interaktif dilaksanakan secara daring melalui media zoom. Dalam kegiatan tersebut, dibahas agar pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial sebanyak enam jenis bantuan dilakukan secara transparan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak tumpang tindih.

Pertanyaan dari masyarakat kebanyakan menanyakan tentang sasaran dan kelayakan penerima bantuan sosial berbagai jenis yang telah dijelaskan diawal. “Penetapan bantuan BLT DD berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga penerima bantuan ditujukan untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19,” ujar Amir. “Untuk itu silahkan masyarakat mengajukan permohonan dan selanjutnya dibawa ke musyawarah desa untuk dipastikan kelayakan penerimanya,” sambung Amir. Dalam hal ini, Amir menekankan bahwasanya tugas BPKP ialah mendampingi, mereviu melaksanakan audit untuk memastikan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Sedangkan Agus juga menegaskan bahwa tugas KPK ialah memastikan bahwa dalam eksekusi penyaluran bantuan sosial dilapangan tidak terjadi penyalahgunaan.

Dialog ditutup dengan statement dari Keuchik Blang Cut, ia menyampaikan harapannya supaya peraturan terkait penyaluran bantuan sosial yang telah dibuat oleh pemerintah tidak mudah berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan.

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)

Share      

Berita Terkait:

21 Juli 2020 11:03:36 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiKoordinasi Pengawasan BPKP dan BPK Sumbar 20 Juli 2020 14:44:50 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiJaga Akuntabilitas PBJ, Koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat20 Juli 2020 09:56:29 / aceh1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiKPK Lakukan Supervisi atas Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Aceh20 Juli 2020 09:47:07 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiWakil Ketua KPK Amanahkan BPKP Kalbar Dampingi Pemprov14 Juli 2020 16:01:35 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan KorupsiTransparansi Cegah Pungli dan Korupsi

Sumber: http://www.bpkp.go.id/berita/read/25604/0/Dialog-Interaktif-Cegah-Maladministrasi-BLT-DD-bersama-RRI-dan-KPK.bpkp