Peran Pengawasan Mendorong Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas

0
0

Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Peran Pengawasan Mendorong Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas28 Juli 2020 07:57:52 / kaltaranews / dibaca: 2 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Tarakan (24/7) – Bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Kalimantan Utara R. Bimo Gunung Abdulkadir menjadi narasumber acara web-seminar (webinar) yang bertemakan Peran Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Mendorong Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Kalimantan Utara. Turut hadir menjadi narasumber pada webinar Ketua IAI Wilayah Kalimantan Utara Agus Priyono dan Bupati Tana Tidung H. Undunsyah. Acara tersebut dipandu oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Agus Rianto dan diikuti oleh jajaran pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam acara tersebut, Bupati Tana Tidung H. Undunsyah menyampaikan terkait upaya pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menghadapi COVID-19, yakni membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, refocussing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, pelaksanaan penanganan pencegahan COVID-19 di wilayah Kabupaten Tana Tidung, dan pelaksanaan pengawasan oleh APIP Daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga melakukan sinergi dengan mengirim surat kepada Kejaksaan Negeri Bulungan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan pendampingan dan supervisi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Sementara itu, Kaper BPKP Provinsi Kalimantan Utara R. Bimo Gunung Abdulkadir menyampaikan bahwa pengawasan intern yang terbagi menjadi dua, yaitu assurance yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan consulting yang meliputi sosialisasi, bimbingan dan konsultasi, workshop dan diklat. Selain itu, Bimo juga menjelaskan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 mulai dilakukan remote auditing, yaitu audit yang dilakukan jarak jauh dengan menggunakan prosedur audit alternatif dalam mengumpulkan data secara digital dan pemanfaatan teknologi infomasi.

Terakhir, Ketua IAI Wilayah Kalimantan Utara Agus Priyono menyampaikan peran BPK RI dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah, model kematangan organisasi pemeriksa, masukan BPK RI terhadap penanganan COVID-19 di daerah.

Agus melanjutkan terkait penjelasan mengenai tanggung jawab keuangan negara yakni kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(Kominfo BPKP Kaltara)

Share      

Berita Terkait:

28 Juli 2020 07:40:16 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan BimtekEkspose di BPKP Jambi, Pemkab Sarolangun Konsultasikan Hibah BMD27 Juli 2020 16:29:55 / aceh1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan BimtekPemko Sabang Konsultasikan Tata Kelola Aset27 Juli 2020 16:09:32 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan BimtekBPKP Siap Kawal Tata Kelola Akuntabilitas Riset dan Inovasi27 Juli 2020 16:03:48 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan BimtekBPKP Kawal Realisasi Anggaran bagi UMKM di Maluku27 Juli 2020 16:00:28 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan BimtekEksplorasi Informasi dan Data serta Identifikasi Risiko dalam Pelaksanaan JPS

Sumber: http://www.bpkp.go.id/berita/read/25608/0/Peran-Pengawasan-Mendorong-Terwujudnya-Transparansi-dan-Akuntabilitas.bpkp