MAKLUMAT – Sebanyak 329 legislator dari Fraksi PDI Perjuangan seluruh Jawa Timur melaporkan kinerja mereka kepada rakyat. Mereka terdiri dari 21 orang anggota DPRD tingkat provinsi dan 308 anggota DPRD kabupaten/kota.
Para kader partai berlambang banteng moncong putih ini serentak melakukannya saat perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-53.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono mengatakan, laporan ke rakyat itu menjadi tradisi baru wakil rakyat dari PDIP untuk semakin memupuk transparansi kinerja ke masyarakat yang diwakili.
Laporan itu dikemas ke berbagai platform, mulai dari media mainstream hingga media sosial. Ada yang berupa infografis yang menarik secara visual, video Reels Instagram dan TikTok, hingga publikasi di media online dan cetak.
Keberagaman laporan kinerja kata Deni akan menunjukkan bagaimana para anggota DPRD mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam berbagai model yang dekat dengan budaya warga, mulai dari anak-anak muda hingga warga senior.
“Intinya satu, rakyat harus tahu apa yang sudah dan sedang diperjuangkan para wakilnya di DPRD,” ujar Deni, Senin (12/1/20226).
Deni memaparkan, laporan ke rakyat menjadi ikhtiar legislator PDI Perjuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebab, setelah terpilih sebagai anggota DPRD, tak boleh kemudian duduk di zona nyaman. Justru setelah duduk di kursi DPRD, perjuangan baru dimulai.
“Kalau sudah terpilih lalu diam, itu bukan gaya PDI Perjuangan. Kita ingin wakil rakyat terus bergerak, bekerja, dan berani mempertanggungjawabkan kerjanya secara terbuka,” kata Deni.
Bagi PDI Perjuangan, tegas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini, Pemilu bukan untuk kekuasaan, tapi sarana memperjuangkan keadilan sosial.
“Dan laporan kinerja ini adalah bukti ikhtiar mewujudkan keadilan sosial yang diupayakan anggota DPRD se-Jatim dari PDI Perjuangan,” ucapnya.
Laporan kinerja itu, sambung Deni, secara natural juga akan memicu “kompetisi pelayanan publik” di antara legislator PDIP untuk melayani masyarakat.
“Ini semacam ‘kompetisi pelayanan publik’. Siapa paling rajin turun ke rakyat, siapa paling konsisten mengawal aspirasi, siapa paling serius mengawal anggaran agar berpihak pada wong cilik, dan semua bisa dilihat rakyat langsung karena seluruhnya dilaporkan terbuka,” jelasnya.
Laporan itu sekakigus menjadi bahan evaluasi, apakah anggota DPRD itu telah bekerja optimal atau belum, karena masyarakat bisa membaca langsung laporannya dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD jika ternyata kinerjanya tidak maksimal.
“Rakyat sekarang makin kritis. Dan itu bagus. Wakil rakyat juga harus siap dievaluasi, bukan cuma dielu-elukan,” tegas anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini.
