MAKLUMAT — Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur mengkritik pelaksanaan program gizi Dinas Kesehatan Jatim yang dinilai belum merata. Meski prevalensi stunting di Jatim turun dari 17,7 persen (2023) menjadi 14,7 persen (2024), jumlah balita yang mengalami gagal tumbuh masih mencapai 430.780 anak.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundary Renny Pramana, menegaskan bahwa penurunan angka bukan berarti masalah selesai. “Masih ada ketimpangan, baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan program. Daerah dengan prevalensi tinggi belum mendapat porsi anggaran yang seharusnya,” ujar Wara Sundary Renny Pramana seperti dilansir laman PDIP Jatim, Sabtu (9/8/2025).
Renny mencontohkan Kabupaten Jember dan Mojokerto yang angka stuntingnya tinggi, namun belum mendapat alokasi anggaran proporsional. “Harus ada evaluasi serius. Daerah dengan angka tinggi harus jadi prioritas utama,” tegasnya.
Politisi asal Kediri ini menyoroti disparitas keberhasilan antarwilayah. Surabaya, dengan inovasi seperti aplikasi Sayang Warga, berhasil menekan stunting dari 28,9 persen (2021) menjadi hanya 1,6 persen (2023). Sebaliknya, sejumlah daerah masih tertinggal jauh.
“Kita bisa belajar dari Surabaya. Tapi daerah lain harus diberi kapasitas yang sama untuk meniru keberhasilan ini,” kata kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut.
SDM Terbatas
Selain anggaran, keterbatasan tenaga kesehatan terlatih di daerah terpencil menjadi masalah lain. Minimnya tenaga ahli membuat cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif di daerah rawan tidak maksimal. “Kalau mau serius menurunkan angka stunting, investasi SDM lapangan adalah harga mati,” tegas Bendahara DPD PDIP Jatim ini.
Fraksi PDIP Jatim mendorong redistribusi anggaran penanganan stunting dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025 yang tengah dibahas bersama TAPD. Fokusnya: pemerataan anggaran sesuai prevalensi, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, pengembangan teknologi pemantauan gizi real-time, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Stunting bukan cuma urusan dinas kesehatan. Semua sektor harus bergerak—pendidikan, sosial, hingga pertanian. Kita butuh kerja bersama,” pungkas anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
