MAKLUMAT — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, secara resmi menerima hasil rekomendasi dari delapan komisi dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Rekomendasi Konsolnas) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (30/4/2025).
Mendikdasmen mengungkapkan rasa terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta yang selama tiga hari penuh berkontribusi dengan pemikiran dan gagasan konstruktif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.
“Tiga hari penuh kita bekerja bersama, berbagi ide dan praktik terbaik demi pendidikan nasional yang lebih baik. Forum Konsolidasi Nasional ini sangat berharga karena kita berbagi visi dan komitmen yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju melalui pendidikan yang berkualitas bagi semua,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan resminya.
Mendikdasmen juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan keterlibatan semua pihak dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. “Kami ingin memastikan bahwa Pendidikan Bermutu untuk Semua menjadi kenyataan. Itu bukan hanya soal partisipasi, tetapi juga gerakan kolektif yang terkoordinasi dengan baik. Inilah kunci untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan martabat Indonesia,” jelasnya.
Sebagai penutup, Mendikdasmen memberikan apresiasi kepada daerah yang telah mendukung gerakan penguatan karakter melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dan masukan dari seluruh peserta, terutama rekomendasi yang sifatnya kritis dan konstruktif, yang akan menjadi fokus utama kita ke depan,” pungkasnya.
Jangkauan Pendidikan
Perwakilan Komisi 1, Emy Rosana Saleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, menyampaikan tiga rekomendasi utama terkait Rancangan Rencana Strategis Kemendikdasmen 2025-2029, yaitu: akses pendidikan, mutu pendidikan, dan tata kelola pendidikan.
“Untuk akses, kami menekankan pentingnya memperluas jangkauan pendidikan di daerah terpencil yang masih kurang mendapat perhatian. Dari sisi mutu, penguatan kompetensi guru dan strategi pembelajaran yang lebih efektif harus menjadi prioritas. Sedangkan terkait tata kelola, penting untuk mensinergikan kebijakan mengenai pengelolaan anak putus sekolah dan program wajib belajar 13 tahun,” paparnya.
Perwakilan Komisi 2, Taufiq Mursad dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan revitalisasi sekolah.
Analisisi Daya Tampung SPMB
Sementara itu, Maryam dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, mewakili Komisi 3, menyoroti pentingnya analisis daya tampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), serta penguncian Dapodik agar sesuai dengan kapasitas daya tampung sekolah saat pengumuman pendaftaran.
Komisi 4 yang diwakili oleh Katman dari BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pemanfaatan Rapor Pendidikan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk memetakan kesenjangan kualitas hasil belajar di wilayah masing-masing, sebagaimana yang telah dilakukan Kabupaten Lombok Tengah.
Komisi 5, yang diwakili oleh Usman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buol, menyampaikan pentingnya pelatihan guru dalam meningkatkan kompetensi, termasuk melalui kerjasama dengan lembaga internasional dan komunitas guru.
Literasi Bahasa dan Sastra
Dalam Komisi 6, Pujianto dari Dinas Pendidikan Kota Sorong merekomendasikan agar pendidikan jarak jauh dapat menjadi kebijakan yang lebih terstruktur pada tahun 2026, dengan dukungan media komunikasi yang interaktif dan evaluasi yang adaptif. Sutarmo dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, mewakili Komisi 7, mengusulkan percepatan regulasi pendidikan karakter yang melibatkan peran serta empat pusat pendidikan: satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media.
Terakhir, Herawati dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, perwakilan Komisi 8, menyampaikan pentingnya penguatan literasi bahasa dan sastra melalui integrasi dalam Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan, serta fasilitasi distribusi buku bacaan bermutu. Dengan diserahkan hasil rekomendasi dari delapan komisi, Konsolnas Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan.
Seluruh rekomendasi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemangku kepentingan terkait, guna memastikan implementasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan, demi terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua.***