MAKLUMAT – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menggelar Pelatihan Ideologi dan Kepemimpinan Nasional (Piknas) di Palu, Sulawesi Tengah, pada 25-27 Oktober 2024.

Acara ini menghadirkan sejumlah pimpinan Muhammadiyah se-Sulawesi, dengan fokus pada penguatan peran kader dalam politik kebangsaan dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Busyro Muqoddas, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr. Ridho Al-Hamdi, dan  Asisten I Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Fahruddin Yambas–mewakili Pj Gubernur Sulteng– menghadiri Piknas yang digelar selama tiga hari.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua PWM Sulteng, Ikbal Bungaadjim, menegaskan pentingnya konsistensi Muhammadiyah dalam politik kebangsaan, yang sejak masa awal republik telah memainkan peran sentral dalam membangun demokrasi yang sehat dan adil.

Ikbal menyampaikan bahwa kader-kader Muhammadiyah di partai politik diharapkan terus memperkuat kelembagaan, memperbaharui sistem kaderisasi, serta menerapkan prinsip demokratis dalam pengambilan keputusan partai.

“Muhammadiyah harus menjadi teladan dalam menjalankan demokrasi dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa,” ujar Ikbal dikutip dari laman penategas.id, Senin (28/10/2024).

Selain itu, Piknas juga mengulas strategi Muhammadiyah dalam menghadapi Pilkada dan Pilkades yang akan datang. Dalam forum ini, para peserta menyerukan kepada Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam evaluasi sejumlah undang-undang politik. Sebab, undang undang ini dianggap memiliki celah untuk praktik korupsi dan politik transaksional, seperti UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Dr. Ridho Al-Hamdi, menjelaskan bahwa forum ini merumuskan tujuh rekomendasi penting untuk memperkuat kontribusi Muhammadiyah dalam demokrasi Indonesia.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan menjadi pedoman bagi kader Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks.

“Melalui Piknas, Muhammadiyah kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, bebas dari korupsi, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya bangsa,” ujarnya.

Berikut tujuh rekomendasi tersebut:

1. Dukungan kepada Kader yang Sesuai Kriteria
   Muhammadiyah diminta untuk mendukung kader yang memenuhi kriteria dan mampu berkontribusi positif dalam Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Penciptaan Suasana Damai dalam Pemilu
   Semua elemen keluarga besar Muhammadiyah diajak menciptakan pemilukada yang damai, adil, dan bebas dari politik uang, serta berpartisipasi sebagai pengawas dan penyelenggara.
3. Sosialisasi Pernyataan Sikap
   Penting bagi Muhammadiyah untuk mensyiarkan sikap resmi terkait Pemilukada 2024 dan isu-isu politik yang relevan sebagai bagian dari pendidikan politik.
4. Evaluasi Undang-Undang Pemilu
   Muhammadiyah didorong untuk berperan aktif dalam mengevaluasi UU Pemilu dan UU Partai Politik demi peningkatan kualitas demokrasi yang lebih berintegritas.
5. Perhatian terhadap Sumber Daya Alam
   LHKP PWM di seluruh Indonesia diharapkan memberi perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Dukungan kepada Diaspora Kader
   Kader Muhammadiyah di partai politik diharapkan mendorong penguatan kelembagaan, revitalisasi perkaderan, dan demokratisasi di internal partai.
7. Konsolidasi Kader di Legislatif
   LHKP PWM diharapkan mengonsolidasikan kader Muhammadiyah di legislatif untuk sinergi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.