PEMILU 2024 di depan mata. Partai politik sudah bergeliat menyiapkan kader-kader terbaiknya di eksekutif maupun legislatif. Saat ini, ada tiga calon presiden yang telah diusung koalisi beberapa partai. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Namun, belum ada satu pun yang memastikan siapa yang akan menemani ketiga calon presiden tersebut. Memang, pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden baru akan dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7-13 September 2023.
Meski begitu, beberapa nama sudah mencuat dan dibicarakan sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres). Baik yang berasal dari partai politik maupun tokoh di luar partai politik. Mereka antara lain Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Mahfud MD, Yenny Wahid, dan Sandiaga Uno.
Selain itu, masih ada nama Muhaimin Iskandar dari PKB, Airlangga Hartanto dari Partai Golkar, dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Manuver politik masih akan mengejutkan selama belum ada yang memastikan cawapres masing-masing.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat, memang sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Mereka juga dalam beberapa kesempatan menyatakan, keputusan siapa cawapres diberikan kepada Anies.
Kemudian, PDI Perjuangan yang telah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres mereka juga belum menentukan. PPP yang kini sebarisan dengan mereka juga belum mengajukan calonnya. Meski ada komunikasi yang intensif dengan Sandiaga Uno.
Adapun Koalisi Indonesia Raya yang digawangi Gerindra dan PKB sudah sepakat untuk mengusung Prabowo. PKB tentu berharap Muhaimin masuk sebagai bakal cawapres. Namun, keputusan belum final. Segalanya masih mungkin terjadi.
Dalam situasi ini, ormas seperti NU dan Muhammadiyah kerap punya daya tawar. Sebab, selain tokoh dari partai politik, tokoh dari ormas juga selama ini terbukti mampu menjadi calon alternatif, seperti ketika penunjukan Ma’ruf Amin sebagai cawapres bagi Jokowi untuk periode keduanya.
”Penentu opsi dalam mengisi jabatan politik tetaplah partai. Kuncinya memang berada di tangan partai. Mau dijadikan capres maupun cawapres atau jabatan lain di bawahnya, perlu terjun ke partai politik,” kata Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario kepada Maklumat.id.
Di sisi lain, Prof. Dr. Zainuddin Maliki, anggota DPR RI, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada langkah terukur dalam upaya melahirkan tokoh politik dari kader Muhammadiyah. ”Yang sering muncul dalam bentuk narasi yang susah diukur, seperti tidak kemana-mana, tapi ingin ada di mana-mana,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini diperlukan langkah-langkah politik di belakang panggung, tanpa narasi, tetapi melangkah secara terukur dan pasti sehingga bisa mengantarkan kadernya memegang jabatan politik, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
Anggota DPRD Jatim sekaligus sekretaris LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Agung Supriyanto mengatakan, bursa capres dan cawapres bukanlah hal paling utama. ”Lebih penting untuk menyiapkan calon di level regional, baik eksekutif maupun legislatif, sehingga nantinya bisa menopang di level nasional,” ujarnya.
Penyebabnya, tidak bisa tiba-tiba dan secara instan dalam membangun tokoh politik nasional dari Muhammadiyah. Perlu proses dan by design. Peran seperti itulah yang perlu dilakukan Muhammadiyah, salah satunya melalui lembaganya, yakni Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP).
Sementara itu, Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh mengatakan, saat ini yang tidak kalah penting adalah memiliki panduan berbasis data yang valid. Dengan begitu, Muhammadiyah bisa memberikan panduan kepada warganya berbasis pada data tersebut, bukan meraba-raba.
”Kita pahami bersama bahwa warga Muhammadiyah juga merupakan pemilih, atau bagian dari suara elektoral. Sehingga harusnya kita mampu mengarahkan agar siapapun yang mereka pilih merupakan orang yang tepat, berdasarkan data yang kita miliki,” ujar Abduh. (*)
Reporter: Iqbal Darmawan, Miftahul Husnah
Editor: Mohammad Ilham
