MAKLUMAT — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Daim turut angkat bicara soal pro-kontra Ujian Nasional (UN).
“Pak Menteri (Dikdasmen, Abdul Mu’ti) kan sudah mengatakan di suatu kesempatan, bahwa tidak ada lagi yang kemudian sekarang ini siswa yang tidak mampu tapi kemudian tetap dinaikkan kelas,” ujarnya kepada Maklumat.ID, Sabtu (23/11/2024).
“Artinya apa, bahwa nantinya itu kalau memang anak-anak tidak mampu atau belum mampu, belum mencukupi parameter tertentu, ya jangan dinaikkan kelas, nanti kasian juga dia harus mengejar di tingkat selanjutnya,” sambung Suli.
Menurut Suli, hal tersebut menunjukkan concern yang serius dalam mengevaluasi hasil pembelajaran dengan sungguh-sungguh.
Dengan begitu, lanjutnya, memang harus ada instrumen untuk mengukur evaluasi tersebut, di mana selama ini adalah melalui ujian.
“Berarti kan ini ada kesungguhan yang serius untuk mendapatkan hasil evaluasi yang sesungguhnya, kalau begitu berarti kan memang harus ada ujian,” sebutnya.
Skema Paling Tepat
Kemudian, kata Suli, nanti akan muncul pertanyaan ‘lho kenapa melakukan pelajaran sekian tahun, sekian lama, banyak, terus hanya ditentukan dalam kurun waktu satu pekan?’
“Menurut saya semua juga seperti itu, lha namanya saja ujian,” kelakar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Meski begitu, Suli tidak menegaskan secara eksplisit sikapnya, apakah setuju UN kembali diadakan ataukah tidak.
“Saya tidak mengatakan setuju atau tidak, tapi menurut saya ini skema yang cukup pas,” tegasnya.
Menurut Suli, saat ini belum ada instrumen yang paling cocok untuk bisa mengukur, selain UN yang memang telah berlangsung di Indonesia sebelum akhirnya ditiadakan akibat pandemi Covid-19 dan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar.
“Ini skema yang paling memungkinkan untuk bisa mengukur itu ya paling pas ujian nasional itu. Karena belum ada skema lagi yang mungkin lebih pas,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
Harus Dikaji dengan Matang
Kendati demikian, Suli menyebut segala rencana kebijakan terkait UN tersebut, maupun kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya harus dikaji dan diformulasikan secara matang.
Menurutnya, segala kebijakan harus benar-benar dirumuskan dan diformulasikan dengan penuh pertimbangan, serta melibatkan seluruh pihak.
“Tapi itu semua tentu harus dikaji lagi, Pak Menteri juga punya staf, punya para pakar, para ahli, kemudian pelaku-pelaku, stakeholders terkait itu ya memang harus merumuskan jalan tengah itu,” tandas Suli.
