MAKLUMAT — Pemerintah Australia mengumumkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook (Meta), dan TikTok untuk membayar penerbit berita lokal.
Kebijakan ini menjadi langkah lanjutan dari undang-undang yang sudah diterapkan pada 2021, yang pertama di dunia, yang bertujuan memaksa raksasa digital membayar untuk menampilkan berita di platform mereka.
Pada awal tahun 2024 ini, Meta membuat keputusan besar yang mengejutkan banyak pihak. Mereka mengumumkan bahwa tidak akan memperbarui kesepakatan pembayaran dengan organisasi berita Australia, yang sebelumnya mereka jalani.
Langkah tersebut menciptakan ketegangan antara Meta dan para pembuat undang-undang di Australia. Namun, Kamis (14/12), pemerintah Australia melangkah lebih jauh dengan merilis aturan baru yang akan berlaku mulai Januari 2025.
Aturan ini mengharuskan perusahaan teknologi yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari A$250 juta (sekitar $160 juta atau £125 juta) untuk melakukan kesepakatan komersial dengan media lokal. Jika tidak, mereka akan terancam kena pajak yang lebih tinggi.
Meta dan perusahaan besar lain seperti Google dan TikTok termasuk dalam kelompok yang akan terdampak aturan ini. Meskipun desain aturan ini belum final, para pejabat mengatakan bahwa aturan ini akan berbeda dari model sebelumnya, yang memberi ruang bagi perusahaan teknologi untuk merundingkan kesepakatan langsung dengan penerbit berita.
Kali ini, meskipun perusahaan tidak menjalin kesepakatan, mereka tetap diwajibkan untuk membayar. “Platform digital mendapatkan keuntungan besar di Australia, dan mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung jurnalisme berkualitas di negara ini,” ujar Asisten Menteri Keuangan Stephen Jones seperti dilansir BBC Australia, Kamis (12/12).
Keputusan ini menjadi respons terhadap kebijakan sebelumnya, yakni News Media Bargaining Code, yang diterapkan untuk mengatasi ketimpangan kekuatan antara perusahaan teknologi dan media tradisional.
Kode tersebut mendorong perusahaan besar untuk berinvestasi dalam konten digital lokal dan memastikan penerbit berita mendapatkan kompensasi atas penggunaan berita mereka di platform digital.
Namun, dengan kesepakatan yang ada mulai berakhir, Meta memutuskan untuk tidak memperbarui perjanjian mereka dengan media Australia. Keputusan ini mengakibatkan kerugian besar bagi penerbit berita di Australia, yang diperkirakan mencapai A$200 juta.
Meta bahkan memutuskan untuk menghapus tab berita khusus di Facebook di Australia, dan mengarahkan dana tersebut untuk keperluan lain.
Menurut Meta, berita hanya menyumbang kurang dari 3% dari konten yang dilihat pengguna di platform mereka. “Kami tahu orang-orang tidak datang ke Facebook untuk membaca berita atau konten politik,” kata Meta dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Australia pun bereaksi keras terhadap langkah Meta ini. Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut keputusan Meta sebagai “kelalaian besar” terhadap tanggung jawab mereka pada pengguna di Australia.
Menteri Komunikasi Michelle Rowland juga memperingatkan bahwa langkah ini bisa membuka celah bagi penyebaran informasi yang salah, menggantikan peran berita yang selama ini hadir di platform.
Aturan baru ini akan mulai diberlakukan pada Januari 2025, dan akan disahkan menjadi undang-undang setelah parlemen kembali pada Februari mendatang.
Pemerintah menekankan bahwa tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan perusahaan teknologi memberikan kontribusi pada pendanaan jurnalisme lokal di Australia, dengan menawarkan insentif pajak sebagai imbalannya, bukan untuk meningkatkan pendapatan negara.
