MAKLUMAT – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menyebut Pilkada secara langsung memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat.
Menurutnya, hal itu lebih baik dibandingkan dengan pemilihan melalui DPRD, yang membuat rakyat tidak memiliki akses atau keterlibatan untuk memilih sendiri pemimpin daerahnya.
Dalam Pilkada secara langsung, kata Zulfikar, rakyat bisa memilih langsung kepala daerahnya dan menuntut apabila pemimpin melanggar komitmennya.
“Secara psikologis dan sosiologis, pilihan langsung itu punya dampak, punya insentiflah gitu, ya,” ujarnya, Senin (16/12/2024).
“Kepada yang dipilih, kepala daerah itu karena merasa dipilih langsung sama rakyat, dia lebih terkondisikan untuk merespons apa yang dimaui rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat,” sambung Zulfikar.
Pilkada Lewat DPRD Menghilangkan Akses Rakyat
Politisi Partai Golkar itu meminta agar rakyat dibiarkan memilih pemimpin mereka sendiri, baik bupati/wali kota, gubernur, termasuk juga memilih wakilnya sendiri di legislatif atau DPRD.
Zulfikar menilai, jika Pilkada digelar lewat DPRD, maka rakyat tidak mendapatkan akses untuk terlibat secara langsung. Sebaliknya, hal itu seolah hanya menjadi urusan partai politik (parpol) dan para elit politik.
“Lebih kepada urusan partai, lebih kepada urusan elit,” seloroh anggota dewan dari Dapil Jawa Timur III (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) itu.
Pengalaman Masa Lalu Kepala Daerah Dipilih DPRD
Zulfikar menjelaskan, aturan Pilkada lewat DPRD itu termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Bangsa Indonesia sudah pernah memiliki pengalaman tersebut selama masa orde baru.
Menurut Zulfikar, pelaksanaan Pilkada lewat DPRD saat itu banyak kekurangan dan harus dikoreksi, hingga pada akhirnya diterapkanlah Pilkada secara langsung seperti yang terlaksana sampai saat ini.
“Waktu memakai mandat tunggal dipilih oleh DPRD, kita punya pengalaman, ya, punya pengalaman yang mengharuskan kita berubah,” terangnya.
Golkar Belum Ambil Sikap Soal Usulan Presiden Prabowo
Lebih lanjut, Zulfikar menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar sampai saat ini masih belum mengambil sikap terhadap usulan Presiden Prabowo untuk mengubah sistem Pilkada langsung menjadi Pilkada tidak langsung dengan melalui DPRD setempat.
Sekadar informasi, Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-60 Partai Golkar beberapa waktu lalu sempat berkelakar menginginkan perubahan sistem Pilkada dari secara langsung menjadi dipilih oleh DPRD setempat.
Salah satu faktor yang menjadi sorotan Prabowo adalah terkait besarnya anggaran yang diperlukan untuk menggelar Pilkada secara langsung, dibandingkan dengan Pilkada lewat DPRD yang menurutnya akan lebih efisien.
Meski begitu, Zulfikar menegaskan, usulan Prabowo tetap akan didengarkan oleh fraksi, tapi akan dikaji secara lebih mendalam kemudian.
“(Usulan Presiden Prabowo akan) Kami kaji, sama-sama kami dalamilah. Itu, kan bagian dari evaluasi sekaligus refleksi kami. Maka itu, ya, kami kaji ruang pendapat orang-orang itu seperti apa. Nanti, kan, kami cari yang terbaiklah begitu,” tandasnya.
Lebih Setuju Pilkada Langsung
Kendati demikian, Zulfikar mengaku, ia tetap menginginkan pelaksanaan Pilkada secara langsung, kendati memang terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi, maka harus ada perbaikan dan manajemen yang bagus. Bukan dengan mengubah sistemnya menjadi tidak langsung, yang akan menghilangkan akses dan keterlibatan masyarakat.
“Tetapi saya bilangnya untuk ke depan, sih, saya tetap setuju dengan yang Pilkada langsung. Tetapi dengan di-engineering (rekayasa) gitu, ya,” tegasnya.
Rekayasa yang dimaksud Zulfikar adalah terkait manajemen pelaksanaan Pilkada yang lebih matang. Menurutnya, yang harus dicari solusinya adalah bagaimana agar pelaksanaan Pilkada langsung namun bisa hemat anggaran.
Zulfikar mengajak seluruh stakeholders, termasuk DPR dan pemerintah, agar bersama-sama memikirkan hal tersebut. Sebab, ia menilai permasalahan bukan hanya berada pada sisi pelaksana dan pelaksanaan Pilkada, tapi juga para kontestan atau pihak-pihak yang berkontestasi yang menurutnya juga harus dievaluasi.
