MAKLUMAT — Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (MPM PWM Jatim) resmi mengukuhkan pengurus Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM), Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU), dan Asosiasi Purna Migran Muhammadiyah untuk enam kabupaten di kawasan Tapal Kuda. Peresmian ini berlangsung pada Sabtu (21/12), bertempat di Lobi Akademi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Jember.
Enam kabupaten yang menjadi fokus pembentukan kelembagaan ini adalah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi. Kegiatan tersebut melanjutkan peresmian JATAM sebelumnya di Kabupaten Blitar pada Mei 2024.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Sofyan Rofi, MPd.I; Ketua PDM dan Wakil Ketua PDM yang membidangi MPM; Ketua MPM PDM dari enam kabupaten; serta pengurus harian MPM PWM Jatim.
Dalam sambutannya, Dr. Sofyan menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen Unmuh Jember untuk terus bersinergi dengan Muhammadiyah, khususnya melalui program Majelis Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Tapal Kuda.
Ketua MPM PWM Jatim, Lutfi J Kurniawan, mengungkapkan bahwa pembentukan JATAM, JALAMU, dan Asosiasi Purna Migran Muhammadiyah merupakan bagian dari program prioritas Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Ini merupakan amanat muktamar yang menekankan pentingnya perubahan masyarakat berbasis lokalitas dan kreativitas,” ujar Lutfi.
Ia menambahkan bahwa seluruh pengurus diharapkan dapat responsif terhadap isu-isu aktual yang menyentuh masyarakat akar rumput, seperti kedaulatan pangan, penguatan sektor nelayan, dan pemberdayaan purna migran.
Pelatihan dan Advokasi
Acara pengukuhan ini juga dirangkai dengan pelatihan pembuatan kerupuk tulang ikan, yang dipandu oleh Rista Anggriani, STP, MP, MSc, dari Lembaga Halalan Thayyiban PWM Jatim. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal diversifikasi produk nelayan di kawasan tersebut.
Hutri Agustino, Ketua Divisi Pertanian, Nelayan, dan Pekerja Migran MPM PWM Jatim, menekankan pentingnya kolaborasi antar majelis dan lembaga di Muhammadiyah. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dari dakwah Muhammadiyah yang harus dilakukan secara berjamaah.
Dari hasil diskusi, berbagai persoalan sektor pertanian dan nelayan di kawasan Tapal Kuda terungkap. Masalah tersebut mencakup ketersediaan bibit unggul, strategi produksi, akses pemasaran, hingga monopoli tengkulak.
“Upaya pemberdayaan ini harus diiringi advokasi regulasi untuk memberikan efek keadilan yang nyata bagi kelompok sosial periferal,” kata Hutri.
