MAKLUMAT — Biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2025 dipastikan turun. Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI bersama pemerintah menyepakati biaya yang harus dibayarkan jemaah sebesar Rp55.431.750.
Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama mengumumkan penetapan ini dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). “Rata-rata biaya perjalanan ibadah haji yang langsung dibayar jemaah mencapai 62 persen dari total BPIH, yaitu sebesar Rp55.431.750,78,” kata Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja BPIH.
Pemerintah menetapkan total BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Jumlah ini lebih rendah Rp4 juta dibandingkan biaya haji tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286.
Indonesia memperoleh kuota haji 2025 sebanyak 221.000 orang, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dari total kuota tersebut, pemerintah mengalokasikan 203.320 untuk jemaah reguler dan 17.680 untuk jemaah haji khusus.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyambut baik penurunan biaya ini. Menurutnya, kebijakan tersebut meringankan beban calon jemaah haji. “Terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri Agama, dan seluruh pihak yang bekerja keras menyesuaikan biaya haji sesuai harapan masyarakat,” ujar Jazilul, yang akrab disapa Gus Jazil.
Kualitas Pelayanan Jangan Turun
Meski biaya turun, Gus Jazil menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan. Ia meminta pemerintah meningkatkan standar kompetensi petugas haji. “Pelayanan untuk jemaah, khususnya skema murur dan tanazul bagi lansia, perlu diperbaiki dengan memperhatikan syarat dan rukun haji,” tegasnya.
Gus Jazil mendorong perbaikan layanan kesehatan selama pelaksanaan dan pasca-Armuzna. Ia juga meminta transportasi yang ramah lansia dan disabilitas serta konsumsi bercita rasa nusantara dengan kandungan gizi yang sesuai kebutuhan jemaah.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya armada safari wukuf yang memadai untuk melayani seluruh jemaah di Arafah.
Meskipun kuota haji sudah ditetapkan, Fraksi PKB menilai jumlah tersebut masih belum cukup. “Kami akan terus mendorong tambahan kuota sebesar 20 ribu orang seperti tahun-tahun sebelumnya agar masa tunggu bisa berkurang,” ujar Gus Jazil.
