MAKLUMAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof Abdul Mu’ti, menghadiri gelaran Tanwir I Aisyiyah dengan tema ‘Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Mewujudkan Indonesia Berkeadilan‘, yang berlangsung di The Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Dalam sambutannya, Mu’ti menyorot peran dan kontribusi Aisyiyah dalam memberikan kesempatan bagi kalangan perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Banyak sekali anak Indonesia yang belum berkesempatan mendapatkan layanan pendidikan dan banyak anak putus sekolah yang karena keadaannya, baik karena keadaan ekonomi, maupun faktor lain dalam kehidupan menempatkan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Aisyiyah sebagai Mitra Strategis
Sebab itu, dalam kesempatan tersebut, Mu’ti berharap agar Aisyiyah menjadi mitra strategisnya di Kementerian Dikdasmen dalam rangka mewujudkan pendidikan yang inklusif, sehingga semua anak, apapun dan bagaimana pun kondisinya tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Mu’ti menjelaskan, pendidikan inklusif diharapkan dapat mendukung pemenuhan wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah, yakni mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sederajat, hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.
“Wajib belajar 13 tahun ini meniscayakan peran penting dan dukungan masyarakat khususnya Aisyiyah yang selama ini memiliki gerakan luar biasa dalam pendidikan anak usia dini,” ungkap Guru Besar Pendidikan Islam itu.
Lembaga Pendidikan Aisyiyah
Lebih lanjut, Mu’ti mengungkapkan jumlah TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) yang mencapai lebih dari 20 ribu dan tersebat di seluruh pelosok Indonesia, bahkan hingga mancanegara.
“Ini adalah angka terbesar layanan pendidikan yang dimiliki ormas bahkan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan TK yang dimiliki pemerintah,” kelakarnya.
Mu’ti mengapresiasi peran ‘Aisyiyah dalam pendidikan inklusif, terutama pada pendidikan yang berbasis masyakarat, karena banyak anak disabilitas maupun non disabilitas yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
“Pendidikan inklusi yang menjadi bagian dari ikhitar kita bersama membangun komitmen mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas atau pelajar berkebutuhan khusus itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,” jelasnya.
Sebab itu, Mu’ti berharap kerjasama Kementerian Dikdasmen dan Aisyiyah, khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusi, agar dapat menyukseskan keinginan bersama dalam memberikan pendidikan bermutu bagi semua.
Penandatanganan Kerja Sama dan Launching Pendidikan Inklusi Berkelanjutan
Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan gerakan Pendidikan inklusif, dalam kesempatan Pembukaan Tanwir I Aisyiyah tersebut dilakukan penandatanganan nota kesehaman dan kerja sama (MoU) antara Kementerian Dikdasmen dengan PP Aisyiyah.
Sekretaris Umum PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut akan mencakup empat hal, yakni: Pertama, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidik; Kedua, penguatan peran keluarga dalam pendidikan inklusif, pendidikan karakter, literasi, dan numerasi; Ketiga, penguatan kompetensi literasi dan numerasi bagi peserta didik; serta Keempat, penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun yang inklusif.
Tri Hastuti menyebut, selama ini Aisyiyah telah mengupayakan pendidikan inklusif, dengan meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidik perihal pendidikan inklusif, pengembangan SOP layanan pendidikan inklusif, parenting pendidikan inklusif, hingga penyelenggaraan PKBM bagi pemulung maupun korban perkawinan anak.
Selain itu, momentum tersebut juga sekaligus menjadi ajang peluncuran gerakan pendidikan inklusi berkelanjutan.
