MAKLUMAT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman dan kerja sama (MoU) dengan PP Aisyiyah, terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
Kesepakatan tersebut terjadi dalam forum Tanwir I Aisyiyah yang berlangsung di The Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Ia berharap agar kerjasama tersebut juga dapat lebih diperluas ke depan, sebab Kapolri melihat kerja-kerja nyata Aisyiyah yang luar biasa di hamper seluruh bidang kehidupan.
“Suatu penghormatan bagi kami diberikan kesempatan untuk berbicara sekaligus tadi kita membuat MoU,” ujar Kapolri dalam sambutannya.
“MoU kita tidak terbatas pada perlindungan hukum pada kekerasan tetapi juga kerjasama di bidang sosial kesehatan, bidang pendidikan, termasuk di bidang ekonomi terutama di sektor UMKM yang diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menegaskan komitmennya dalam isu kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Komitmen Polri dalam Kesetaraan Gender
Kapolri menjelaskan pentingnya kesetaraan gender untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. “Tentunya kalau bicara masyarakat yang berkeadilan tidak lepas dari kita bicara tentang kesetaraan baik dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan, dan kesetaraan bagi kaum wanita khususnya,” ujar Kapolri.
Ia juga menyebutkan bahwa perjuangan kesetaraan gender di Indonesia sudah dilakukan sejak lama oleh tokoh-tokoh perempuan seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, RA Kartini, dan Nyai Ahmad Dahlan.
“Aisyiyah juga masuk di dalamnya, karena pada tahun 1917 Aisyiyah berdiri untuk memperjuangkan eksistensi perempuan dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial,” terangnya.
Ruang Lebih Luas untuk Polisi Wanita
Kapolri menegaskan bahwa Polri terus memberikan ruang bagi Polisi Wanita (Polwan) untuk berkarier. Ia menyebut penerbitan Perkap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu wujud nyata kebijakan tersebut.
“Kami memberikan ruang seluas-luasnya untuk wanita ataupun Polwan berkarier baik di bidang operasional maupun staf. Harapan kami, ke depan Indonesia juga memiliki Kapolri wanita,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, saat ini terdapat enam Polwan berpangkat Brigjen, dan beberapa dari mereka telah menjalani tugas-tugas strategis di tingkat internasional maupun di bidang-bidang berisiko tinggi seperti Densus dan Brimob.
Pembentukan Direktorat Baru Tangani Isu Perempuan dan Anak
Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan soal pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di Bareskrim Polri. Hal ini dilakukan menyusul diterbitkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2024.
“Kami mencoba untuk mengoptimalkan penanganan khusus terkait perempuan dan anak yang sebelumnya hanya berada di level subdit. Kini kami kembangkan menjadi direktorat,” ujar Kapolri.
Ia juga memperkenalkan Brigjen Nurul Azizah sebagai Dirtipid PPA-PPO Bareskrim. “Penanganan khusus terkait perempuan dan anak ini tidak bisa sembarang dilakukan oleh Polki, karena ada hal-hal yang harus dijaga dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan,” tegasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kapolri menunjukkan keseriusan Polri dalam mendukung kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta anak di Indonesia. Dengan adanya sinergi bersama Aisyiyah dan berbagai pihak lainnya, diharapkan langkah-langkah strategis ini dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan.
