PEMILU sudah di depan mata. Karena itu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur terus mengambil langkah serius dalam mempersiapkan perangkatnya. Agar nantinya bisa menjadi panduan buat warga Muhammadiyah.
Harapannya, LHKP PWM Jatim bisa menjadi navigator dalam menyongsong Pemilu 2024. ”Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, bukan berarti sama sekali tidak peduli,” kata Ketua LHKP PWM Jatim M. Mirdasy kepada Maklumat.id.
Selain membuat buku saku pedoman politik menghadapi Pemilu 2024, LHKP PWM Jatim sebagai pengawal sikap dan pandangan politik Muhammadiyah juga melakukan serangkaian program. Salah satu yang paling penting adalah menyiapkan data dan survei.
Menurut Mirdasy, dengan memiliki data yang valid, nantinya bisa menjadi pedoman yang bukan mengawang-awang, melainkan memiliki dasar pegangan yang kuat. ”Persiapan pendataan dan survei lapangan sudah mulai dilakukan,” katanya.
Selama ini, menurut mantan anggota DPRD Jatim dari PPP tersebut, Muhammadiyah belum memiliki data yang detail dan valid tentang potensinya, termasuk politik. ”Menghadapi pemilu tanpa data sama halnya dengan bertempur dengan menutup mata,” tegasnya.
Namun, bukan hanya data politik yang dibutuhkan, lebih dari itu. Sebab, ada banyak potensi lain yang perlu dikembangkan. Karena itu, LHKP bersama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Majelis Permbinaan kesejahteraan Sosial (MPKS), dan Lembaga Pengembangan UMKM, berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membangun database yang terdigitalisasi.
Pada 9 Juni lalu di Malang, LHKP, MPM, MPKS, dan LP-UMKM telah berkoordinasi untuk menjalankan program itu. ”Harapannya, itu bisa menjadi embrio untuk digitalisasi database bagi majelis-majelis dan lembaga di PWM. Kita akan mengajak semua terlibat,” tutur Mirdasy. (*)
Reporter: Iqbal Darmawan
Editor: Mohammad Ilham
