MAKLUMAT — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memberi penjelasan resmi terkait aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di depan kantor kementerian, Senin (20/1/2025).
Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Prof. Togar M. Simatupang, menegaskan bahwa kementerian menghargai setiap bentuk aspirasi yang disampaikan oleh pegawai. Namun, ia menekankan pentingnya menggunakan forum dialog sebagai saluran komunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan internal.
“Sebenarnya, masih ada ruang dialog yang lebih baik dan tetap kami buka. Kami selalu siap dengan tangan terbuka, pikiran yang terbuka, untuk mencapai solusi terbaik,” ujar Prof. Togar kepada awak media di Jakarta.
Terkait tuduhan pemecatan sepihak yang menjadi salah satu pokok tuntutan demonstran, Prof. Togar membantahnya. Ia menyatakan bahwa kementerian masih mempertimbangkan berbagai opsi untuk pegawai yang terkena keputusan tersebut.
“Prosesnya masih berjalan, dan terbuka untuk solusi lain. Kami tidak menerapkan kebijakan hitam putih. Dialog dan pendekatan yang lebih konstruktif lebih baik daripada reaksi berlebihan,” jelasnya.
Latar Belakang Aksi
Aksi protes yang berlangsung di depan Gedung Kementerian Dikti Saintek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dipicu oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan sejumlah pegawai terhadap kepemimpinan Menteri Dikti Saintek, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Dengan mengenakan pakaian serba hitam, para demonstran membawa spanduk yang menyuarakan kritik terhadap menteri. Salah satu spanduk berbunyi, “Kami ASN dibayar negara, bukan babu keluarga.” Selain itu, karangan bunga yang berisi sindiran turut dikirimkan ke lokasi unjuk rasa sebagai bentuk simbolis protes.
Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek, Suwitno kepada wartawan, menyatakan bahwa persoalan di kementerian sudah berlangsung sejak pergantian kepemimpinan. Menurutnya, sejumlah mutasi dan pergantian jabatan dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan tidak sesuai prosedur.
“Pergantian pejabat itu dilakukan dengan cara yang tidak elegan dan tidak adil. Ada kasus-kasus yang melibatkan direktur dan pejabat di Ditjen yang diperlakukan tidak sesuai aturan,” ujar Suwitno.
Salah satu kasus yang disorot adalah pemecatan ASN bernama Neni Herlina, yang disebut dilakukan secara sepihak oleh Menteri Satryo. Neni dipindah ke Kemendikdasmen.
Kemendikti Saintek hingga saat ini terus menghadapi tekanan dari publik untuk segera menyelesaikan konflik internal ini melalui dialog terbuka dan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip keadilan.
