MENGAPA warga Muhammadiyah sering masuk dan terjebak ke dalam gang-gang sempit, terutama tatkala dihadapkan pada aneka persolan muamalah, termasuk misalnya di bidang politik? Pertanyaan itu dilontarkan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Dr Nazaruddin Malik kepada para peserta Regional Meeting I Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim.
Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut mencontohkan, ketika membahas terkait persoalan ekonomi, semua pimpinan dan warga Muhammadiyah merespons dengan baik. Bahkan, dengan serta merta di seluruh lini. ”Itu sampai tingkat ranting. Tapi ketika bicara politik, kok kayaknya seperti terkaget-kaget,” kritiknya dalam acara di Hotel Dewarna Bojonegoro, Ahad (18/6/2023).
Menurut dia, segala apa yang terjadi hari ini tidak terlepas dari etape perjalanan kebangsaan Indonesia. Apabila Muhammadiyah jauh melihat ke belakang, maka ada sosok KH Ahmad Dahlan sebagai seorang tokoh yang memberikan pencerahan dan menanamkan benih-benih Islam berkemajuan.
”Maka kalau kita lihat hari ini, sesungguhnya Indonesia modern pasca reformasi ini juga tidak lepas dari tokoh-tokoh dan sosok-sosok kader Muhammadiyah. Tapi, bahwa kemudian banyak di antara tokoh-tokoh itu tidak lagi mengawal ataupun mengawalnya secara sendiri-sendiri, itu harus menjadi perenungan kita,” terang Nazaruddin.
Dia menambahkan, Muhammadiyah harus kokoh berdiri di jalan tengah, termasuk dalam hal politik. ”Maka untuk itu, penting untuk menjadi perhatian serius bagaimana ijtihad muamalah kita terkait dengan politik ini. Dan forum kali ini (Regional Meeting I LHKP PWM Jatim) menurut saya adalah forum pencerahan untuk itu,” ujarnya.
Nazar menjelaskan, antar majelis/lembaga dalam Muhammadiyah haruslah saling bersinergi dan berkolaborasi, bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah, untuk membumikan islam berkemajuan. “Islam berkemajuan itu adalah menegakkan Islam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari aneka keterjabakan, aneka perangkap, baik itu perangkap berpikir, termasuk political trap, economical trap, dan sebagainya,” katanya.
Tidak ada pilihan terbaik bagi Muhammadiyah, selain harus tampil menjadi penengah untuk membagi bola dan memberikan sinar pencerahan. Bukan menjauh dari hiruk pikuk politik kebangsaan dan kekuasaan. Sebab, itulah Muhammadiyah harus bisa melihat persoalan dengan sudut pandang yang holistik atau menyeluruh dan berbasiskan ilmu pengetahuan. Juga berbasis informasi yang lebih kuat.
“Diametrikal informasi pada sistem politik negara demokrasi membutuhkan infrastruktur informasi yang kuat, sementara dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia akan rawan terjadinya asimetri informasi, ketidakselarasan informasi, dan itu berbiaya mahal, yang artinya itu akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah harus menjadi penengah,” tukasnya.
Karena kita semua, lanjut Nazar, berada di rumah besar Muhammadiyah, walaupun dari beragam latar belakang dan berasal dari bermacam-macam partai. Maka, dia berharap, agar Muhammadiyah harus punya strategi yang matang untuk menajamkan dan memberi ruh pada perjalanan kebangsaan Indonesia masa kini maupun masa depan.
”Agar Muhammadiyah bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat diperhitungkan, bukan hanya berada di pinggiran pada saat-saat genting seperti hari ini, banyak kader kita yang ada dimana-mana, ada di seluruh elemen kekuatan politik, maka di situlah sesungguhnya Muhammadiyah memberikan peran pentingnya,” ujarnya.
Untuk diketahui, acara Regional Meeting I LHKP PWM Jatim sendiri adalah agenda roadshow turun ke bawah (turba) LHKP PWM Jatim ke daerah-daerah, yang terbagi dalam beberapa zona. Ini adalah turba pertama, dengan melibatkan LHKP PDM Jombang, Nganjuk, Kabupaten dan Kota Madiun, serta LHKP dan seluruh elemen Organisasi Otonom (Ortom) di lingkungan PDM Bojonegoro dan Tuban. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
