MAKLUMAT – Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menghadiri bedah buku berjudul ‘Sistem Pemilu Indonesia‘, Selasa (11/2/2025). Dalam kesempatan itu, Busyro juga mengapresiasi buku karya Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi, bersama Tanto Lailam dan Syakir Ridho Wijaya itu.
Menurutnya, tinjauan yang digunakan dalam buku tersebut selaras dengan karakter Muhammadiyah sebagai gerakan berbasis ilmu. Buku tersebut, menyoroti berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang terjadi selama bertahun-tahun.
“Kajian buku ini merupakan salah satu saja, di samping yang lain, maupun yang akan datang sebagai penegasan kembali dan terus menerus di dalam komitmen untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan dan solusi problem keagamaan seluas-luasnya, dengan problem kebangsaan seluas-luasnya, dan problem kemanusiaan,” ujar Busyro.
Selain itu, Busyro menekankan bahwa pendekatan yang selalu digunakan Muhammadiyah dalam mencermati persoalan adalah secara integratif sesuai dengan Keputusan Muktamar 48 di Surakarta. Muhammadiyah menaruh perhatian besar pada tiga aspek utama, yakni isu keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Oleh karena itu, buku ini dinilai relevan dengan visi Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan bangsa.
Kemacetan Demokrasi Indonesia
Dalam pandangannya terhadap situasi politik Indonesia saat ini, Busyro menyebut bahwa mesin demokrasi Indonesia mengalami kemacetan. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya fungsi kontrol yang seharusnya diperankan oleh lembaga legislatif dan partai politik. Kondisi tersebut memunculkan berbagai kritik dari para pemerhati politik, bahkan ada yang menyebut bahwa demokrasi di Indonesia sedang sekarat.
Menurut Busyro, gejala kemacetan demokrasi ini bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung secara terus-menerus, termasuk dalam Pemilu 2024. Prinsip-prinsip standar pemilu seperti kejujuran, transparansi, keadilan, kebebasan, serta penolakan terhadap politik uang semakin terpinggirkan dalam proses demokrasi di Indonesia.
“Akibatnya bukan saja demokrasi itu sebuah kata yang abstrak mengalami regresi, tapi akibatnya adalah kepada masyarakat dan daya tahan bangsa ini. Membaca itu semua Muhammadiyah memiliki lembaga itu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, bersama lembaga lain yang terkait,” ungkapnya.
Solusi Muhammadiyah untuk Demokrasi
Muhammadiyah, melalui LHKP dan berbagai lembaga terkait lainnya, terus berupaya memberikan solusi atas permasalahan demokrasi di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut menghasilkan kajian berbasis pemikiran kritis, konstruktif, dan objektif, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan.
Dalam proses kajiannya, Muhammadiyah juga melibatkan institusi pendidikan seperti Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) untuk memperkuat analisis dan solusi yang ditawarkan. Dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mengawal demokrasi dan menjaga kepentingan umat, bangsa, serta kemanusiaan universal.
