MAKLUMAT — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai TVRI dan RRI, menyusul adanya rekonstruksi anggaran 2025. Keputusan ini berlaku bagi semua pegawai, termasuk kontributor daerah, bahkan staf kebersihan dan petugas keamanan.
“Tidak ada pengurangan, bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat,” kata Saleh usai rapat Komisi VII DPR bersama jajaran TVRI dan RRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Hal itu sekaligus menepis kabar pemecatan atau PHK pegawai di RRI dan TVRI akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Saleh menegaskan, seluruh pegawai yang sebelumnya telah dirumahkan harus segera kembali bekerja.
“Kesepakatan kami, sesaat setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah, yang memang ada katakanlah tadi rencana quote unquote ya merumahkan itu. Dan ini akan dikembalikan bekerja,” ujar pria yang juga menjabat Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Pengurangan Pegawai
Lebih lanjut, Saleh menandaskan dan berharap agar informasi soal keputusan batalnya pemecatan pegawai TVRI dan RI dapat tersebar luas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman apalagi kegaduhan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah tidak akan berdampak pada pengurangan pegawai.
“Sehingga dengan demikian, berita-berita yang berkembang di media sosial bisa kita netralisir dengan benar. Supaya tidak ada kesan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan karyawan,” tegasnya.
“Jadi mudah-mudahan yang paling penting sebetulnya menetralisir berita di media sosial. Itu yang paling penting supaya ini ya kita menjaga jangan ada isu-isu yang tidak penting berkembang di media sosial,” imbuh Saleh.
Dengan keputusan ini, DPR berharap isu PHK di TVRI dan RRI tidak lagi menjadi polemik, sekaligus memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak merugikan pegawai yang selama ini berkontribusi bagi lembaga penyiaran publik tersebut.
