MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur tengah mempertimbangkan langkah strategis dalam kontestasi politik pada Pemilu 2029.
Ketua LHKP PWM Jatim, M Mirdasy, menegaskan pentingnya Muhammadiyah memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna mengukur seberapa besar kekuatan suara warga persyarikatan di Jawa Timur.
“Kenapa perlu DPD? Karena untuk menguji seberapa besar kekuatan suara Muhammadiyah,” ujar Mirdasy dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) LHKP PWM Jatim di Aula Mas Mansur, Kantor PWM Jatim, Surabaya, Ahad, (16/2/2025).
Dalam forum tersebut, hadir sejumlah tokoh politik dan Muhammadiyah di antaranya Prof. Zainuddin Maliki yang saat ini menjabat sebagai penasihat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes), Ketua PWM Jatim Dr. dr. Sukadiono, MM, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr. Ridho Al Hamdi, Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh, serta perwakilan LHKP dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jawa Timur.
Pemetaan Suara
Mirdasy mengungkapkan, LHKP Jatim telah memiliki data perolehan suara Pemilu 2024. Namun, hingga saat ini, belum ada pemetaan spesifik mengenai suara warga Muhammadiyah dalam pemilu tersebut.
“Kami memiliki data perolehan suara secara keseluruhan, tetapi untuk mengetahui secara spesifik bagaimana suara warga Muhammadiyah terdistribusi masih menjadi tantangan,” katanya.
Menurut Mirdasy, Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KATAM) tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator dalam memetakan preferensi politik warga Muhammadiyah. Sebab, meskipun KATAM mencatat keanggotaan administratif, perilaku politik individu dapat bervariasi.
Untuk itu, LHKP Jatim berkomitmen melakukan kajian dan analisis lebih mendalam guna memahami pola keterlibatan politik warga Muhammadiyah di Pemilu 2024. “Yang kami usulkan, Muhammadiyah segera mewujudkan big data agar gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi suara dari warga Muhammadiyah dapat diketahui,” ujar Mirdasy.
Kader Diaspora
Selain persoalan pemetaan suara, Mirdasy juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kader diaspora Muhammadiyah, terutama dalam penguatan ideologi, kesinambungan peran, serta kontribusi nyata bagi persyarikatan dan bangsa.
Menurutnya, kader diaspora tidak hanya harus eksis di berbagai wilayah, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak dakwah, memiliki loyalitas tinggi terhadap Muhammadiyah, serta berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di tengah masyarakat.
“Sinergi antara kader diaspora dan struktur organisasi Muhammadiyah perlu diperkuat agar potensi mereka dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan persyarikatan dan bangsa,” katanya.***
