MAKLUMAT – Ribuan mahasiswa turun ke jalan menggelar unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, pada Senin (17/2/2025). Mereka menyerukan sejumlah tuntutan mulai dari penolakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, hingga menyoroti carut-marut HGB yang menjadi polemik belakangan.

Tampak sejumlah massa aksi atas nama Aliansi Jatim Menggugat tersebut membawa bendera dari beragam kampus maupun organisasi kemahasiswaan. Mereka memadati lokasi unjuk rasa dan menyuarakan keresahan serta aspirasi terkait berbagai diskursus dan isu yang ramai belakangan.

Korlap aksi Aliansi, Aulia Thaariq Akbar, menyebut unjuk rasa tersebut digelar untuk menyuarakan keresahan rakyat atas sejumlah kebijakan pemerintah dalam 100 hari kerja pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Ini mencederai cita-cita reformasi. Kami muak melihat hak-hak rakyat dirampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elit yang terus diutamakan,” ujarnya di tengah-tengah aksi unjuk rasa.

Tampak massa aksi saling bergantian berorasi menyuarakan aspirasinya. Mereka juga tampak membakar ban di tengah-tengah aksi, menyebabkan kepulan asap hitam yang membumbung.

Melalui unjuk rasa tersebut, Aliansi Jatim Menggugat menyampaikan tuntutannya dalam 10 butir poin berikut:

1. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
2. Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
3. Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
4. Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1, karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi.
6. Menolak Rencana Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan agar tidak menciptakan tumpang tindih hukum dalam proses peradilan serta mencegah terciptanya “absoulte power” kejaksaan karena adanya pelebaran wewenang kejaksaan dalam peradilan perkara.
7. Menuntut kejelasan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
8. Wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land. Cabut Hak GunaBangunan (HGB) ilegal di beberapa daerah Jawa Timur.
9. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
10. Hapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita Reformasi Indonesia.