MAKLUMAT – Tagar #IndonesiaGelap ramai diperbincangkan di media sosial X setelah akun @barengwarga mengajak masyarakat untuk turun ke jalan bersama mahasiswa. Ajakan ini ditujukan untuk mengkritik kebijakan efisiensi pemerintah yang berimbas pada berbagai bidang.

“Memanggil seluruh warga sipil sekalian! JUMAT 21 FEBRUARI 2025,” tulis akun @barengwarga pada Selasa (18/2/2025).

Gerakan ini mengingatkan pada keberhasilan aksi Darurat Garuda Biru yang sempat menjadi tren nasional. Polemik Putusan MK dan revisi UU Pilkada yang dianggap kontroversial menjadi salah satu pemicu munculnya seruan ini. Selain itu, berbagai isu seperti kasus korupsi, penegakan hukum yang lemah, hingga pembatasan kebebasan berekspresi turut menyulut gelombang protes.

Akun @perlubakwan turut merespons seruan ini dengan menulis, “21 Februari 2025 #21burNasional saatnya turun ke jalan, melawan tirani, merawat demokrasi. Sampai menang! #IndonesiaGelap #PeringatanDarurat.”

Pada bagian lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan aksi puncak bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025). Ini merupakan kelanjutan dari aksi yang sebelumnya digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025), yang tidak mendapat respons dari pemerintah.

“Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara,” kata Koordinator BEM SI, Herianto, dikutip dari Kompas pada Selasa (18/2/2025). Rencana teknis lapangan (teklap) akan dilakukan pada Rabu (19/2/2025) malam untuk mematangkan strategi aksi.

BEM SI menegaskan bahwa jumlah massa akan meningkat jika pemerintah terus mengabaikan tuntutan mereka. “Kalau tuntutan kita tidak direspons, pasti jumlah massa akan lebih besar,” ujar Herianto.

Aksi ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025). Pelantikan ini diikuti oleh 481 kepala daerah, sementara orientasi mereka akan digelar di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025.

“Kita berharap sebelum itu terjadi, pemerintah sudah memberikan tanggapan,” lanjutnya.

Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, menyatakan dukungannya terhadap aksi mahasiswa di Jakarta dan menegaskan akan menggelar aksi serupa di daerah.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik,” kata Tiyo dikutip dari laman UGM.

Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan dari Rp33,5 triliun menjadi Rp25,5 triliun akan berdampak pada naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT), membebani mahasiswa, dan membatasi akses pendidikan.

“Pemerintah bilang UKT tidak naik dan KIP-K tetap berjalan, tapi realitasnya, pemangkasan ini akan membebani mahasiswa,” tambahnya.

Tiyo juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun. Menurutnya, kebijakan ini tidak bijak jika hanya untuk memenuhi janji politik program tanpa kajian akademik yang matang.

“Kami menuntut evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis dan penerapan Kebijakan Pajak Progresif sebagai sumber pendapatan negara,” jelasnya.

Tiyo menegaskan bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi, mahasiswa dari berbagai daerah akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar. “Kami akan terus mengawal agar pemerintah tetap berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

13 Tuntutan Mahasiswa: Dari Pendidikan hingga Reformasi Hukum

Aksi Indonesia Gelap mengusung 13 tuntutan utama, di antaranya:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis; batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi UU Minerba yang dianggap membungkam suara kritis di kampus.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI guna menghindari represi dalam sektor sipil.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk perlindungan hukum.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai mengancam pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
9. Mendesak Presiden mengeluarkan Perppu tentang perampasan aset.
10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dianggap memperkuat impunitas aparat.
11. Efisiensi dan perombakan kabinet untuk mengatasi pemborosan anggaran.
12. Tolak revisi Peraturan DPR yang berpotensi memperkuat kesewenang-wenangan.
13. Reformasi kepolisian guna menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.