MAKLUMAT – Komisi D DPRD Jawa Timur menyatakan sikap tegas menolak proyek reklamasi pesisir Surabaya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), yang menuai banyak penolakan dari masyarakat. Sikap ini disampaikan usai audiensi bersama Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) di Gedung DPRD Jatim, Rabu (19/2/2025).
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, mengatakan bahwa banyak elemen masyarakat yang mengadukan dan menolak proyek reklamasi senilai Rp72 triliun ini, karena berpotensi mengancam mata pencaharian mereka maupun merusak lingkungan hidup.
“Kami di Komisi D menerima banyak aduan dari masyarakat, mulai dari petani tambak, nelayan, hingga akademisi, yang menyuarakan keresahan mereka terhadap proyek reklamasi ini,” ujarnya.
“Proyek ini dinilai mengancam mata pencaharian masyarakat sekitar. Kami berkomitmen untuk membela kepentingan rakyat dan menolak reklamasi ini,” sambung Harisandi.
Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa izin proyek reklamasi ini dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat tanpa melalui pemerintah provinsi, sehingga memicu polemik di tingkat daerah.
“Banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat proyek ini. Kami akan membawa permasalahan ini ke Komisi IV DPR RI untuk memastikan langkah selanjutnya. Yang jelas, suara rakyat menjadi prioritas kami, dan kami akan terus mengawal aspirasi mereka,” tandas pria kelahiran Sumenep, Madura itu.
Gelombang Besar Penolakan, Kemungkinan PSN Dibatalkan
Penolakan terhadap reklamasi tidak hanya datang dari kelompok masyarakat pesisir, tetapi juga dari lebih dari 30 elemen lainnya, termasuk akademisi, aktivis lingkungan, dan pemerintah daerah. Bahkan, Wali Kota Surabaya juga, disebutnya telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk meminta evaluasi terhadap proyek ini.
“Melihat kuatnya gelombang penolakan dari berbagai pihak, kemungkinan proyek ini dihentikan. Jika tetap dipaksakan, proyek ini bisa memicu gejolak sosial di wilayah pesisir. Oleh karena itu, kami mendesak agar kebijakan ini dikaji ulang demi kepentingan masyarakat,” lanjut Harisandi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan, DPRD Jawa Timur tetap berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa ke depan kebijakan pembangunan harus berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Kami tidak ingin proyek ini hanya menguntungkan segelintir pihak sementara masyarakat kecil menanggung dampaknya. DPRD Jatim akan terus mengawal persoalan ini agar keadilan tetap terjaga,” tandas Harisandi.
