MAKLUMAT — Ironi melanda PDI Perjuangan. Di saat euforia sejumlah kepala daerah terpilih dari partai berlambang banteng itu dilantik di Monumen Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2/2025).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. “Tersangka HK melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” ujar Setyo seperti disiarkan langsung akun Youtube KPK, Jakarta.
Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.53 WIB, mengenakan kemeja putih, jas hitam, dan celana cokelat muda. Ia didampingi kuasa hukumnya, Ronny Talapessy dan Maqdir Ismail. Pemeriksaan berlangsung sejak pagi, dan menjelang magrib, Hasto keluar dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK serta tangan terborgol.
Penahanan ini dilakukan setelah gugatan praperadilan yang diajukan Hasto ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Hasto sempat mangkir dari panggilan penyidik pada Senin (17/2/2025).
Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka. Menurut Setyo, Hasto mengendalikan Donny untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019,” kata Setyo.
Sebelum mendatangi KPK, Hasto sempat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PDIP. Ia menilai kasus yang menjeratnya sarat muatan politis. “Sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa ada proses politik yang terjadi. Sebagai kader partai, tentu kami siap menghadapi segala konsekuensi,” ujar Hasto.
