MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Pratrio, menyayangkan kebakaran yang terjadi di smelter single line milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik pada 14 Oktober 2024 yang lalu. Pasalnya, kejadian tersebut terjadi hanya sekitar sebulan setelah smelter diresmikan.
Eko meminta agar PT Freeport Indonesia menyiapkan langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terlebih bahwa smelter single line itu disebutnya sebagai yang terbesar di dunia. Tentu akan berdampak cukup serius.
“Ini kan bicara internasional, kalau bicara internasional semuanya harus safety. Jangan ada kebakaran, smelter ini terbesar loh single line terbesar di dunia. Kan kalau terbesar, tapi kebakaran-kebakaran lagi kita tentu gak ingin,” ujar Eko, usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/02/2025).
Menurutnya, kejadian tersebut menimbulkan beragam efek domino serta menimbulkan kerugian bagi negara. Bayangkan saja, biaya perbaikan akibat insiden itu mencapai sekitar 100 juta dolar Amerika (USD) atau sekitar Rp 1,6 triliun.
Di sisi lain, lanjut Eko, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik tersebut sebenarnya diharapkan bisa menjadi salah satu tumpuan Indonesia dalam program hilirisasi. Namun, insiden kebakaran yang terjadi hanya sekitar sebulan sejak peresmiannya itu, pada akhirnya justru menghambat berbagai aktivitas untuk memberikan penerimaan bagi negara.
“Pasca kebakaran kurang lebih delapan bulan. Ini kan banyak supply dan demand-nya yang jadinya harus kita kondisikan. Ini kemudian menyikapinya harus seperti apa,” seluruh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Freeport Minta Diperbolehkan Ekspor Lagi
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fernando H Ganinduto mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi itu menyebabkan perkembangan, pembangunan dan aktivitas-aktivitas smelter tersebut terhambat.
“Insiden kebakaran membuat akhirnya perkembangan atau pembangunan smelter ini menjadi terhambat. Menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dan mereka pun memohon untuk melakukan ekspor kembali,” ujarnya, melansir Parlementaria, Jumat (21/2/2025).
Fernando menyebut, hal itu sangat bertolak belakang dengan semangat dan misi yang dicanangkan pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Ia menjelaskan, hilirisasi menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku terlebih dahulu di dalam negeri. Selain itu, lewat hilirisasi bahan baku diolah menjadi bahan setengah baru dijual untuk meningkatkan nilai jualnya.
Meski begitu, Fernando mengatakan bahwa ada kemungkinan saat ini permintaan PT Freeport Indonesia untuk bisa melakukan ekspor kembali mungkin saja akan dipertimbangkan oleh Pemerintah, selama masih berada dalam batas toleransi yang disa dimaklumi.
“Ekspor sudah melanggar dari Undang-Undang Minerba yang tidak menjual bahan mentah. Namun demikian, tentunya pemerintah akan menegosiasi apakah dampak-dampak itu dalam batas toleransi dan bisa diberikan ekspor kembali,” pungkas politisi Partai Golkar itu.
