MAKLUMAT – Kebijakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memangkas anggaran sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara mendapat sorotan. Masalahnya langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak secra langsung mendukung pembangunan. Sebut saja operasional kantor, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
Tak pelak kebijakan ini menimbulkan diskusi di kalangan akademisi dan pakar. Langkah pemerintah ini kemudian memunculkan pro-kontra. Sebab, kebijakan publik ini juga berpengaruh terhadap sektor-sektor strategis.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A., yang menilai efisiensi memang perlu. Tapi ia berharap kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini tidak menghambat pembangunan nasional.
Jangan Asal Pangkas
Kebijakan efisiensi anggaran memang bertujuan baik untuk menghindari pemborosan. Namun, ia meminta agar pemerintah tidak memangkas anggaran sektor strategis. Sebut saja sektor pendidikan, kesehatan, penelitian, serta kajian strategis untuk pembangunan berkelanjutan.
“Efisiensi seharusnya hanya menyasar pengeluaran administratif yang tidak berdampak langsung pada pembangunan. Sementara itu, program strategis seperti pendidikan dan kesehatan harus mendapat dukungan penuh,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi ini kemungkinan besar bertujuan untuk mendukung program makan siang bergizi gratis. Ini sesuai dengan salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran.
Bisa Hambat Percepatan Pembangunan
Melihat bahwa negara lebih memprioritaskan program makan siang bergizi, akibatnya sektor yang tak kalah penting terkena imbas efisiensi.
“Saya menilai bahwa kebijakan ini berisiko menghambat percepatan pembangunan. Jika kementerian dan lembaga negara mengalami pemangkasan anggaran berlebihan. Akibatnya tidak bisa memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program prioritas,” jelasnya.
Ia khawatir bila kebijakan ini dipaksakan menuai dampak buruk. Di mana kementerian kesulitan menjalankan percepatan pembangunan, karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.
Negara Butuh Dana Tambun
Namun demikian, ia melihat efisiensi anggaran ini tak lepas dari dua program pemerintah. Pertama adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan dana jumbo, dan kedua pembayaran utang negara yang semakin besar.
Sebagai solusi, Salahudin, menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap sejumlah program yang membutuhkan efisiensi anggaran. Prabowo-Gibran perlu memastikan semua pejabat negara bekerja dengan baik dan menghindari keputusan yang tidak produktif, seperti efisiensi anggaran yang berlebihan.
“Pemerintah sebaiknya meninjau kembali kebijakan ini, agar tidak merugikan pembangunan. Jangan sampai semua program terkena pemangkasan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan jangka panjang,” pungkasnya.
