MAKLUMAT — CEO atau Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani memastikan bahwa seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan masuk ke dalam pengelolaan Danantara. Dia menegaskan, bukan hanya tujuh BUMN yang akan dikelola, tetapi keseluruhannya secara bertahap.
“Ya kan memang nanti yang masuk ke Danantara ini adalah keseluruhannya, bukan hanya tujuh BUMN, dan memang kita akan coba tingkatkan, memang ada stage-nya gitu ya,” kata Rosan kepada awak media saat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi seluruh aset untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.
“Yang kita akan konsolidasikan semua aset ini, supaya create the value. Kita juga tadi salah satu message-nya untuk menjadi ada global champion. Tidak hanya di tingkat regional, tapi di tingkat dunia,” jelasnya.
Meski begitu, Rosan memastikan bahwa tujuan utama Danantara adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji setiap BUMN serta anak perusahaan yang akan berada di bawah naungan Danantara.
Selain itu, evaluasi menyeluruh serta penyempurnaan tata kelola akan dilakukan untuk memastikan Danantara berjalan dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
“Kita akan lakukan banyak penyempurnaan-penyempurnaan. Sehingga harapannya semua ini bisa berjalan dengan good governance, transparansi, dan juga menganut asas-asas yang baik dan benar dalam kita menjalankan perusahaan ini,” tandasnya.
Persilakan KPK dan BPK Audit BPI Danantara
Terkait isu bahwa Danantara tidak dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rosan menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, termasuk Danantara. Terlebih, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan dan meminta agar BPI Danantara harus terbuka dan bisa diaudit.
“Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO,” ucap Rosan.
Dia juga menyebut bahwa perusahaan yang memiliki Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik masih dapat diaudit. “Jadi, berita ini harus diluruskan. Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar,” katanya.
Rosan memastikan bahwa Danantara akan dijalankan dengan prinsip transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, serta prinsip kehati-hatian. “Dan tentunya ini akan melibatkan, karena ini adalah milik rakyat Indonesia, ini tentunya akan melibatkan dan harus berdampak juga kepada memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” kelakarnya.
“Dan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, dan ini adalah aset yang kita harus jaga, yang harus kita kembangkan sehingga dapat dirasakan juga oleh anak cucu kita ke depannya,” sambung Rosan.
Prabowo Resmi Luncurkan BPI Danantara
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara pada Senin (24/2/2025) pagi didampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, tampak juga mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), Boediono, dan KH Ma’ruf Amin.
Dalam pidatonya, Prabowo meminta agar Danantara dikelola dengan transparan dan penuh kehati-hatian. “Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa Danantara adalah warisan bagi generasi mendatang. “Ini, sekali lagi, adalah milik anak dan cucu kita. Ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan,” tandas mantan Danjen Kopassus itu.
