MAKLUMAT — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menegaskan kesiapannya melaksanakan ground check pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 4/2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur akan bekerja secara profesional untuk menjamin akurasi dan kredibilitas data.
“Jawa Timur berkomitmen memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal. Seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Jatim, sebanyak 5.219 orang, akan mengikuti pelatihan dan terlibat langsung dalam ground check. Pembagian wilayah dilakukan secara profesional sesuai domisili SDM PKH untuk memastikan validitas data dan menjaga kondusivitas di lapangan,” ujar Khofifah dalam keterangannya di sela mengikuti Retreat Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Rabu (26/2/2025).
Sebagai basis data induk pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial serta berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Khofifah menekankan pentingnya komunikasi aktif antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi terkait guna memastikan kelancaran pemutakhiran data.
Pemprov Jatim juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan ground check. Selain itu, mekanisme usulan dan sanggahan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel) akan diperkuat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami di Jawa Timur siap bekerja keras untuk memastikan implementasi DTSEN berjalan lancar. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, DTSEN diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kebijakan sosial-ekonomi yang lebih tepat sasaran,” tandas Khofifah.
Peran Penting Pendamping PKH dalam Pemutakhiran Data
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPS telah memulai ground check guna memastikan keakuratan DTSEN. Pengecekan lapangan ini melibatkan pendamping PKH, BPS, dan Dinsos di seluruh Indonesia.
“Yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah ground check, untuk memastikan keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi mereka,” ujar Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos RI, pada Rabu (26/2/2025).
Ia menekankan bahwa DTSEN bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar data tetap akurat dan relevan. Peran pendamping PKH pun menjadi sangat penting dalam proses ini.
“Dalam hal ini, peran pendamping PKH sangatlah vital. Saudara sekalian adalah ujung tombak dalam melakukan kroscek verifikasi data serta memfasilitasi pemutakhiran data di tingkat akar rumput,” tegas pria yang juga Sekjen PB Nahdlatul Ulama (NU) itu.
Pendamping PKH memiliki beberapa tugas utama dalam pemutakhiran DTSEN, antara lain:
- Melaksanakan ground check untuk melengkapi variabel data.
- Memeriksa keberadaan KPM/PM aktif atau tidak aktif.
- Melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat.
- Menggunakan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif.
“Oleh sebab itu, agar pemutakhiran data berjalan lancar, setiap pendamping PKH wajib mengikuti pelatihan ground check pemutakhiran DTSEN, melakukan pembagian wilayah kerja secara profesional, menjalin komunikasi aktif dengan BPS dan Dinsos daerah, memberikan data yang sebenar-benarnya, menjaga kondusivitas di lapangan, serta menjalankan tugas dengan semangat dan riang gembira,” tambah Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan briefing kepada BPS di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui Zoom pada 25 Februari 2025.
BPS, lanjut Amalia, juga akan menyelenggarakan pelatihan bagi 33.603 pendamping PKH pada Kamis (26/2/2025) dan Jumat (27/2/2025) ini, sebelum mereka diterjunkan ke lapangan. “Kemudian Jumat ini pelatihan monev, dan setelah itu para pendamping PKH bisa langsung bergerak ke lapangan,” ungkapnya.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta para pendamping PKH, harapannya akan dapat menghasilkan pemutakhiran DTSEN yang berjalan optimal dan menjadi landasan bagi kebijakan sosial-ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran.
