MAKLUMAT – Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan para penyelenggara Pemilu, hari ini, Kamis (27/2/2025) untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.
“Dengan adanya putusan MK saat ini, ada 24 PSU ya, itu artinya dilakukan pemilihan ulang, dan insya Allah Hari Kamis kami akan mengundang (para penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu),” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Sorot Keteledoran Penyelenggara Pemilu
Terkait putusan MK tersebut, Dede menyoroti banyaknya daerah yang harus menggelar PSU, yang menunjukkan adanya keteledoran salah satunya para penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya.
Ia lantas mengaitkannya dengan wacana yang muncul belakangan, yang menyebut lembaga penyelenggara Pemilu agar dijadikan sebagai badan ad hoc, alias bukan lagi sebagai badan/lembaga yang bersifat permanen.
“Ini kan banyak hal-hal yang kecil yang sebetulnya masalah persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak cermat, atau seperti yang saya sampaikan tadi jangan-jangan sengaja tidak dicermati (sehingga menyebabkan PSU), apakah memang kita harus berbicara (agar menjadi badan) ad hoc?” ujarnya.
Evaluasi Faktor Penyebab Banyaknya PSU
Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengadakan rapat bersama penyelenggara Pemilu dan pemerintah untuk membahas putusan MK terkait PSU di 24 daerah.
“Masukan apa yang harus dikerjakan oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi, yang kali ini jumlah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang itu demikian besar,” kata Aria usai rapat.
Ia juga menekankan perlunya pendalaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan PSU di banyak daerah. “Faktor-faktor ini apa? Terutama yang itu akibat karena prasyarat-prasyarat yang akhirnya dinegasikan oleh KPU, yang seharusnya prasyarat itu selesai di tingkatan KPU dan Bawaslu,” tambahnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah menyelesaikan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno pada Senin (24/2), di mana sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.
Berdasarkan laman resmi MK RI, dari seluruh perkara yang ditangani, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan selesainya sidang ini, MK telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.
Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai dengan instruksi MK.
Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara. Sementara itu, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.
