MAKLUMAT — Retreat kepala daerah belakangan kerap menjadi sorotan, terutama karena menyerap anggaran yang tidak sedikit. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai ajang strategis untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan solutif.
Dalam suasana yang lebih santai, jauh dari tekanan birokrasi harian, para kepala daerah dapat melakukan refleksi, mengevaluasi kinerja, serta merancang strategi ke depan.
Namun, pertanyaan yang kerap muncul adalah: sejauh mana retreat ini benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat? Apakah ia murni menjadi forum strategis yang melahirkan kebijakan inovatif, atau justru hanya sebatas agenda seremonial yang berujung pada pemborosan anggaran?
Publik memiliki hak untuk mengetahui transparansi anggaran dalam pelaksanaan retreat tersebut. Rincian biaya, manfaat konkret, serta implementasi hasil diskusi harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jika transparansi diabaikan, kegiatan ini berisiko dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang mengutamakan kenyamanan pejabat dibanding kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang menjamin akuntabilitas Retreat Kepala Daerah. Laporan hasil retreat harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai efektivitasnya. Selain itu, implementasi kebijakan yang dihasilkan harus dapat diukur dengan indikator yang jelas.
Meskipun retreat sering dikritik, ia tetap dapat menjadi sarana positif jika dijalankan dengan serius dan berbasis pada kebutuhan nyata. Dengan diskusi yang terarah serta berorientasi pada solusi, retreat dapat melahirkan kebijakan yang lebih efektif, inovatif, dan berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Namun retreat ini seharusnya tidak hanya berhenti pada level kepala daerah. Hasil dari diskusi selama delapan hari harus diteruskan ke level pemerintahan yang lebih rendah agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah. Jika tidak, Retreat hanya akan menjadi perjalanan dinas yang menguras anggaran tanpa hasil nyata.
Pada akhirnya, publik berhak mengetahui sejauh mana retreat ini berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Jika dilaksanakan dengan transparansi dan komitmen yang kuat, retreat kepala daerah dapat menjadi investasi bagi pembangunan, bukan sekadar acara eksklusif yang menguntungkan segelintir pihak.
_____
*) Penulis adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat (Sumbar)
