MAKLUMAT – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Iffa Rosita, menghadiri giat Dialog Publik bertajuk ‘Penyelenggaraan Pemilu dan Penguatan Masyarakat Sipil’, yang digelar DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jumat (7/3/2025).
Dalam paparannya, Iffa mengapresiasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur, yang menurutnya berlangsung dengan damai dan kondusif. Meskipun terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat TPS di Magetan, ia menegaskan bahwa hal itu tidak serta-merta membuat pesta demokrasi di Jawa Timur dianggap gagal.
Ia juga menegaskan bahwa yang terpenting dalam penguatan partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan demokrasi adalah bagaimana meningkatkan kualitas perannya, bukan sekadar meningkatkan kuantitas partisipasi semata.
“Artinya, dia benar-benar memahami perannya dalam proses demokrasi, dalam Pemilu tersebut. Tahu siapa yang akan dipilih, berdasarkan visi misi dan program-programnya, berdasarkan track record-nya. Dan dia juga tahu konsekuensi atas pilihannya tersebut. Bukan karena ada imbalan atau iming-iming tertentu, atau money politics,” terang Iffa.
Peran Perempuan dan Tingkat Partisipasi Pemilih
Dalam kesempatan itu, Iffa juga menyorot soal peran perempuan dalam ruang-ruang demokrasi. “Pemilih kita ini kan sebenarnya lebih banyak perempuan, jadi seharusnya kaum perempuan memiliki peran dan kontribusi yang lebih besar, berpartisipasi lebih aktif,” tegasnya.
Lebih lanjut, perempuan yang juga alumnus IMM itu mengajak insan akademis untuk melakukan riset terkait fenomena rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 lalu.
“Perlu dikaji kenapa saat Pemilu atau Pilpres dan Pileg itu di Jawa Timur tingkat partisipasinya bisa mencapai di atas 80-an persen, tapi ketika Pilkada kemarin kenapa kok cuma 70,2 persen. Bahkan tidak memenuhi target nasional di angka 77 persen,” katanya.
Politik Uang dan Dampaknya
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Antikorupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM Suraaya, Satria Unggul Wicaksana, menyorot soal budaya money politics (politik uang) di masyarakat.
Menurutnya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh PUSAD UM Surabaya, menunjukkan bahwa sekitar 70 persen masyarakat Jawa Timur menganggap money politics sebagai hal yang tidak wajar. “Tapi, 30-an persen itu kan menilai money politics wajar, dan itu bukan angka atau persentase yang kecil,” sebutnya.
Namun, ketika ditanya lagi terkait sikapnya terhadap money politics, justru angka tersebut berbalik. Tercatat sebesar 71,1 persen masyarakat bersikap untuk menerima politik uang, dengan rincian 45,8 persen menerima uang yang diberikan tetapi tidak memilih calon yang memberikan uang tersebut dan 25,3 persen masyarakat bersikap menerima sekaligus memilih calon tersebut.
“Praktik money politics ini kemudian berdampak pada banyak hal, di antaranya berpotensi mengakibatkan tingginya angka korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, serta minimnya check and balance,” kata pria yang juga Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya itu.
“Nah, tapi kalau coba dilihat lagi ini dampaknya, coba dibayangkan dengan misalnya money politics yang jika diakumulasikan itu bisa sampai ratusan miliar, itu kalau dirupakan di bidang pendidikan bisa membangun berapa sekolah, memperbaiki berapa sekolah, memberikan beasiswa pendidikan berapa anak, di sektor kesehatan bisa meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan, dan berbagai sektor lain,” pungkas Satria.
