MAKLUMAT — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Da’im, menyambut positif rencana pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membangun Sekolah Rakyat, sebagai langkah untuk memberi akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.
Kepada Maklumat.ID, Suli menyebut program sekolah rakyat adalah wujud dan komitmen Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin yang masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
“Sekolah Rakyat ini upaya Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian khusus bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk mendapatkan layanan pendidikan dibawah kordinasi kementrian sosial,” ujarnya, Senin (10/3/2025).
Ia menegaskan dukungannya terhadap program-program pemerintah, sepanjang berdampak positif bagi masyarakat. Terlebih, dalam bidang pendidikan. “Sepanjang memberikan dampak yang positif dalam memberikan layanan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tentu kami mendukung,” tandasnya.
Sarankan Koordinasi dengan Muhammadiyah dan NU
Menurut Suli, sebagaimana landasan konstitusi Indonesia, bahwa orang miskin dan anak-anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Maka, negara harus hadir untuk melayani dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa harus dipastikan agar program tersebut berjalan dengan baik sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai malah membuka potensi-potensi permasalahan baru.
Sebab itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan agar pemerintah berkoordinasi dan menjalin sinergi yang kuat dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), serta ormas-ormas lain, yang telah terbukti dan berpengalaman dalam mengelola serta menyelenggarakan pendidikan.
“Karena orang miskin dan anak terlantar itu menjadi tanggung jawab negara. Namun, hal terpenting yang harus diperhatikan program ini agar berjalan dengan baik berkoordinasi dengan ormas yang selama ini sudah menangani pengelolaan sekolah terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” sebutnya.
“(Pemerintah harus) melibatkan dua ormas yang lahir (bahkan) sebelum bangsa ini lahir (Muhammadiyah dan NU),” pungkas Suli.
