MAKLUMAT — Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun, dilaporkan hilang misterius dalam operasi penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Moskona Barat, Papua Barat. Kehilangannya menimbulkan sejumlah tanda tanya, termasuk dugaan kejanggalan dalam operasi tersebut.
Anggota DPR RI, Yan Mandenas, mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota kepolisian yang terlibat dalam operasi itu. Menurutnya, transparansi perlu ditegakkan guna mengungkap fakta sebenarnya di balik insiden ini.
“Saya pikir pimpinan, bersama dengan saran anggota lainnya, kasus ini harus dibuka terang benderang. Jangan sampai ada indikasi penyimpangan dari fakta-fakta yang sudah terungkap,” kata Mandenas, Selasa (18/3/2025).
Mandenas mengungkapkan, informasi dari Kapolda Papua Barat, saksi, serta keluarga korban menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan. Ia juga telah melakukan verifikasi langsung dengan masyarakat di Moskona Barat serta jaringannya di Teluk Bintuni.
Salah satu kejanggalan yang disorot adalah dugaan hilangnya Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara. Menurut Mandenas, sungai itu memang berarus deras saat banjir, tetapi dalam kondisi normal masih bisa dilintasi.
“Sejak kecil saya SD di Teluk Bintuni dan sering berenang di sungai seperti itu. Kalau arusnya tidak deras, masih bisa dilewati,” ungkapnya.
Selain itu, ia mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) dalam operasi tersebut. Menurutnya, setiap personel kepolisian yang bertugas di daerah rawan konflik semestinya memiliki keterampilan bertahan di berbagai kondisi medan.
“Polisi itu lolos dengan syarat standar tertentu, pasti bisa berenang. Tidak mungkin tidak. Kalau arusnya biasa saja, seharusnya bisa dilewati,” ujar Mandenas.
Keanehan lain adalah hilangnya Iptu Tomi Marbun tanpa perlengkapan standar, seperti rompi antipeluru dan telepon genggam. Menurut Mandenas, dalam operasi di daerah berisiko tinggi, aparat selalu dilengkapi perlengkapan memadai.
“Kalau sampai rompinya, handphone, dan lainnya bisa dilepas, itu aneh. Itu tidak boleh terjadi dalam operasi di daerah konflik. SOP TNI dan Polri sudah mengatur itu,” katanya.
Ia juga menyoroti proses pencarian yang dilakukan tim di Teluk Bintuni. Pihak kepolisian, menurutnya, semestinya mendokumentasikan pencarian secara menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk foto, tetapi juga video untuk memastikan upaya pencarian berjalan sesuai prosedur.
Keluarga Iptu Tomi Marbun telah menyampaikan berbagai kejanggalan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada 17 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, istri korban, Riah Tariga, mengungkapkan adanya perbedaan pernyataan dari Kapolres mengenai kronologi hilangnya suaminya.
Hingga kini, kepolisian masih terus melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi Marbun. Namun, berbagai pertanyaan mengenai hilangnya perwira kepolisian itu masih menyisakan misteri yang perlu segera diungkap.***
