
MAKLUMAT – Fraksi Partai NasDem DPR RI menegaskan bahwa penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil harus dilakukan melalui mekanisme yang selektif, objektif, dan transparan. Seleksi berbasis kompetensi dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan demi kepentingan politik tertentu.
“Penempatan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif harus melalui mekanisme seleksi yang berbasis kompetensi, kualifikasi yang jelas, serta prinsip meritokrasi dengan pengawasan independen. Hal ini guna menghindari penyalahgunaan kebijakan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu,” kata anggota Fraksi Partai NasDem DPR, Andina Thresia Narang, dalam keterangan resmi, Selasa (18/3/2025).
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap prajurit yang ditempatkan di kementerian atau lembaga sipil. Evaluasi ini diperlukan agar keberadaan mereka benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis negara, bukan sebagai alat kepentingan politik jangka pendek.
Selain itu, Fraksi NasDem mendukung penyesuaian usia pensiun prajurit TNI sesuai tingkatan jabatan. Namun, kebijakan ini harus tetap memperhatikan aspek regenerasi kepemimpinan, keseimbangan organisasi, serta dampaknya terhadap anggaran negara.
“Kajian strategis perlu dilakukan sebelum menaikkan usia pensiun. Ini untuk memastikan tidak terjadi surplus perwira nonjob yang dapat menghambat dinamika kepemimpinan di tubuh TNI,” ujar Andina.
Reformasi Militer
Dalam konteks reformasi militer, Fraksi NasDem menegaskan bahwa prinsip supremasi sipil harus menjadi landasan utama. Perubahan regulasi yang mempengaruhi peran dan fungsi TNI harus tetap menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta hubungan sipil-militer yang sehat dalam sistem demokrasi.
“Reformasi militer harus berpegang pada supremasi hukum dan pengawasan dari institusi sipil guna menghindari penyimpangan yang dapat mengganggu demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi NasDem mendukung penguatan peran diplomasi militer di seluruh matra TNI—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Diplomasi militer dinilai strategis untuk meningkatkan kerja sama internasional serta profesionalisme personel TNI dalam mendukung politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“TNI diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam membangun rasa saling percaya dengan negara sahabat, memperkuat interoperabilitas dengan mitra pertahanan global, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia,” ujar Andina.***