MAKLUMAT — Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan pengenaan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia pada 2 April 2025. Tarif ini dikenakan atas dasar tarif 10 persen yang diterapkan AS terhadap semua negara, yang mulai berlaku pada 9 April 2025.
Langkah Donald Trump ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS, yang selama ini mengandalkan produk-produk seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan laut. Sebagai bahan informasi, tarif resiprokal berarti jika suatu negara punya tarif lebih tinggi dari AS untuk produk tertentu, AS akan naikkan ke level itu.
Menanggapi kebijakan ini, Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menghitung secara cermat dampak dari pengenaan tarif resiprokal AS terhadap sektor-sektor terkait dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Presiden Prabowo Subianto seperti dilansir dari laman Kemlu, Jumat (4/4/2025), telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera menyusun langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan tersebut.
Pemerintah akan terus menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan global pasca-pengenaan tarif ini. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga guna mendukung kebutuhan pelaku usaha.
Sejak awal tahun ini, pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kebijakan tarif AS ini, termasuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk menyusun langkah-langkah yang tepat. Indonesia juga berencana mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pihak AS.
Sebagai bagian dari upaya negosiasi, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menanggapi isu-isu yang diangkat oleh AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.
“Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan perbaikan struktural, termasuk kebijakan deregulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus hambatan non-tariff barrier yang ada. Ini sejalan dengan upaya kami untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi, yang penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo.
Selain itu, Indonesia juga telah menjalin komunikasi dengan Malaysia, selaku Ketua ASEAN, untuk mengambil langkah bersama mengingat bahwa seluruh negara ASEAN terdampak kebijakan tarif AS. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa koordinasi antar negara-negara ASEAN akan terus dilakukan untuk merespons dinamika ini secara efektif.
Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah AS guna mencapai solusi terbaik bagi kedua negara, serta menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional.***