MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro MSi, menegaskan bahwa wacana kebijakan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto harus bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk perbaikan tata niaga yang selama ini dinilai tidak adil dan rawan penyimpangan.
Ia menekankan, penghapusan kuota harus diarahkan sepenuhnya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara, melindungi produsen dalam negeri, serta menjamin kesejahteraan para petani dan nelayan.
“Instruksi Presiden Prabowo agar kuota impor dihapus, khususnya untuk komoditas pangan seperti daging sapi, harus dibaca sebagai upaya menghapus praktik kartel dan rente ekonomi yang selama ini terjadi dalam tata niaga impor,” ujar Fauzi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/4/2025).
“Tapi jangan berhenti sampai di sana. Kebijakan ini harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan menjamin kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Fauzi menilai bahwa penghapusan kuota impor yang diminta Presiden Prabowo bukan berarti serta-merta membuka keran impor secara bebas tanpa pengawasan. Menurutnya, diperlukan desain kebijakan pengganti yang lebih adil dan terbuka namun tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha nasional.
“Penghapusan kuota bukan berarti liberalisasi impor. Negara harus hadir dengan instrumen yang memperkuat sisi penerimaan, seperti sistem tarif progresif, lelang izin impor terbuka, serta penguatan pengawasan agar tidak ada manipulasi harga dan data kebutuhan pangan,” tandasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai NasDem itu menyinggung berbagai kasus korupsi dalam praktik impor yang selama ini menggunakan sistem kuota. Misalnya, kata dia, kasus korupsi pada komoditas bawang putih, gula, hingga daging sapi. Kerap kali kuota impor tersebut selama ini justru hanya menguntungkan segelintir elit dan merugikan masyarakat luas.
“Sudah cukup kita menyaksikan bagaimana rezim kuota menyuburkan korupsi dan ketimpangan. Ini momentum penting untuk membenahi tata kelola impor agar benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak lagi menjadi lahan basah segelintir elit,” pungkas Fauzi.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam giat Sarasehan Ekonomi pada Selasa (8/4/2025) lalu, meminta agar kebijakan impor ke depan tidak lagi dibatasi oleh kuota, alias menghapus kuota impor dihapuskan. Ia menyebut, hal itu demi mencegah penguasaan impor oleh segelintir pelaku usaha saja.
